Senin, 26 Januari 2009

SETTLEMENT ENVIRONMENTAL ADAPTATION ON DEGRADATED LOCATION

SETTLEMENT ENVIRONMENTAL ADAPTATION ON DEGRADATED LOCATION*)
By: PARFI KHADIYANTO **)

ABSTRACT
Genuk Semarang District is an area of which functioned as an industrial area in Semarang city. What happened next is mixing between industrial area and dense settlement, which is grew organically and planned. Because of the lack of area capacity, developer built new settlement area by doing fishpond reclamation. The unstable reclamation land was significantly going down (land subsidence), so the settlement above is always suffused by the rob flood.
Flood caused by the sea level rising (rob) which happened there, has increasing intensity year after year, higher and more often. Added by inappropriate quality standard of the building and salting process from the sea breeze, hence electronic goods, fence from iron, motorcycle, etc, become vulnerable and quickly damaged. However, its society do not want to move out, they prefer to stay and adapting, by changing the environment to become more adjustable for them self.
This paper will explained:
1. Society perception in seeing their continuing degradated settlement environment.
2. How the society respond (individual and communal motivation) in facing their continuing degradated settlement environment, what will they do, and what the reason behind it.
3. Environmental face and degradated settlement changes, in order to maintain their existence and to support the society.
As known, perception will generate certain reaction. Perception depends from the individual experiences. For people who ever experienced flood, the increasing of rob would not affect a lot. However, for people who never experienced flood, will suffered severe stressed. So does about the respond, it will be very affected by perception came up. Safety feeling perception will be different from fear of danger perception. Perception, respond and reaction also influenced by family condition. The family who has baby or little children will have different perception with the family that has grown up child.
What happened in around Genuk Semarang District area is that something such as movement responds, to maintain the environment together, which is done by certain societal group, in order to fix their environment, so that their existence remained. Lot of efforts they made, one of them is making the street higher, also functioned as dam or dike to resist the rob flood. The increasing methods also differs, depends on society agreement about the advantage and street function. This pattern causing resident house sink, that initially at higher position from the street became lower from street surface. The other group opinion declared that the most important thing is their house and their belongings are safe first, so they made their houses higher. After that finished, they continue thinking about the environment. These environmental resettlement behavioral patterns are influenced by length of stay, type of works, and consanguinity pattern of residence.

Keyword: settlement, environmental degrades, adaptation
*) Paper for seminar on Meeting and Conference; Susutainable Slum Upgrading in Urban Area
**) lecturer of Urban and Regional Planning Department, Technical Faculty at Diponegoro University, Semarang

Senin, 19 Januari 2009

We Will Not Go Down (song for Gaza)

(bukalah youtube - copylah lagunya, bagus dan mendalam sekali maknanya)
bergetar dan sakit sekali melihat videonya, aksi yang tidak manusiawi tersebut, sangat menggugah dan membawa hati untuk terus berdoa untuk perdamaian dan ketentraman untuk Palestina

WE WILL NOT GO DOWN (Song for Gaza)
(Composed by Michael Heart)

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze
We will not go down In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries a far
Debated on who’s wrong or right
But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze
We will not go down In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die We will not go down
In Gaza tonight

terjemahan bebas:

Cahaya putih yang membutakan mata
Menyala terang di langit Gaza malam ini
Orang-orang berlarian untuk berlindung
Tanpa tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati

Mereka datang dengan tank dan pesawat
Dengan berkobaran api yang merusak
Dan tak ada yang tersisa
Hanya suara yang terdengar di tengah asap tebal
Kami tidak akan menyerah
Di malam hari, tanpa perlawanan
Kalian bisa membakar masjid kami, rumah kami dan sekolah kami
Tapi semangat kami tidak akan pernah mati
Kami tidak akan menyerah
Di Gaza malam ini

Wanita dan anak-anak
Dibunuh dan dibantai tiap malam
Sementara para pemimpin nun jauh di sana
Berdebat tentang siapa yang salah & benar
Tapi kata-kata mereka sedang dalam kesakitan
Dan bom-bom pun berjatuhan seperti hujam asam
Tapi melalui tetes air mata dan darah serta rasa sakit
Anda masih bisa mendengar suara itu di tengah asap tebal

Kami tidak akan menyerah
Di malam hari, tanpa perlawanan
Kalian bisa membakar masjid kami, rumah kami dan sekolah kami
Tapi semangat kami tidak akan pernah mati

Kami tidak akan menyerah
Di Gaza malam ini

Rumah Sebagai Tempat Tinggal

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (menurut UU No. 4/1992 tentang Perumaham dan Permukiman). Perumahan pengertiannya adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sammis B. White dalam Catanese dan Snyder (1996), menyatakan dalam pengertian tradisional perumahan merupakan tempat berlindung, tetapi dalam dunia modern perumahan dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan manusia, menyediakan ruang untuk kegiatan sehari–hari seperti; memasak, makan, bekerja, rekreasi dan tidur. Pengertian ini hanya menekankan kepada kebutuhan fasilitas ruang beserta pengaturannya yang bisa didiami, berfungsi sebagai tempat tinggal untuk melayani kebutuhan manusia dan sarana pembinaan keluarga sesuai dengan jumlah keperluan keluarga dalam satu unit.
Menurut Turner (1972), perumahan atau housing mengandung 2 (dua) arti, yaitu sebagai kata benda (produk/komoditi) dan sebagai kata kerja (proses/aktivitas). Perumahan sebagai kata benda menunjukkan bahwa tempat tinggal sebagai komoditi, sedangkan rumah sebagai kata kerja menunjukkan proses dan aktivitas manusia yang terjadi dalam penghunian rumah tersebut. Dengan demikian, rumah tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil fisik, tetapi juga sebagai suatu proses yang berkembang dan berkaitan dengan keinginan penghuninya.
Pedro Arrupe S.J dalam Eko Budihardjo (1998), memberikan arti rumah, antara lain: A house is much more than a building. It is the social context of family-life-the place where man loves and shares with those who are closest to him. Rumah itu lebih dari sekedar bangunan. Rumah juga mempunyai hubungan sosial dari keluarga-kehidupan-suatu tempat dimana manusia mencintainya dan bersama-sama dengan orang yang paling dekat dengannya.
Keterkaitan yang sangat erat antara rumah dengan nilai dan harkat penghuninya menjadi penting, yaitu; manusia sebagai insan sosial, insan ekonomi, insan politik dan sebagai insan budaya. Sebagai insan sosial, manusia akan memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budaya masyarakat. Sebagai insan ekonomi, rumah punya fungsi ekonomi merupakan investasi jangka panjang. (Yudohusodo, 1991)Memperhatikan pengertian rumah tersebut di atas, cenderung adanya penyesuaian terhadap aspek kehidupan manusianya. Pada awalnya rumah merupakan tempat berlindung dari bahaya gangguan fisik, kemudian rumah sebagai tempat tinggal dan beristirahat keluarga serta melakukan hubungan sosial, sampai pada akhirnya rumah merupakan identitas penghuninya.

Sabtu, 10 Januari 2009

PERLUASAN BANDARA AHMAD YANI SEMARANG

Mudah-mudahan dengan memperluas bandara yang ada di dalam kota tidak akan menimbulkan dampak serius pada lingkungan sekitarnya. Bandara pada posisi lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dekat dengan pusat kegiatan bisnis, kalau jalan menuju ke lokasi tidak ditata dengan baik, hanya akan menambah kemacetan lalu-lintas, dan polusi kebisingan. Sudahkah banjir ‘rob’ maupun banjir genangan hujan teratasi di areal jalur menuju bandara? Kalau belum, kedekatan lokasi tidak menjamin tercapainya waktu tempuh yang singkat dalam perjalanan ke bandara.

(Suara Merdeka, 10 Januari 2009) Perluasan Bandara Ahmad Yani bakal mencaplok sekitar 7 hektare lahan di Kelurahan/Kecamatan Tugu. Lahan tersebut untuk membangun Instrument Landing System atau alat pemandu pendaratan pesawat. Kepala Bidang Perhubungan Udara, Dishubkominfo Provinsi Jateng, Ir Bona Manurung MT mengatakan, pembebasan lahan tersebut rencananya dilaksanakan Februari mendatang. Untuk itu telah disediakan anggaran Rp 3,4 miliar, yang bersumber dari APBD. Disebutkan, secara keseluruhan pembebasan lahan tambak untuk perluasan bandara telah mencapai kurang-lebih 100 hektare. Lahan yang berada di wilayah kelurahan Tambakharjo, Jrakah, dan Tugu itu dibebaskan oleh P2T. Dari luasan itu sekitar 30 hektare sudah diuruk untuk pembangunan landasan pacu. Sebanyak 63 hektare lahan yang akan dipakai untuk pembangunan apron masih dalam proses pembebasan.

Selasa, 06 Januari 2009

NASIB LINGKUNGAN DI TAHUN 2009

SUARA MERDEKA, 06 Januari 2009
Nasib Lingkungan di Tahun 2009
oleh Sudharto P Hadi

MEMBICARAKAN nasib lingkungan di tahun 2009, kita tidak bisa melepaskannya dari nasib lingkungan di tahun sebelumnya. Maka pikiran pun melayang ke peristiwa awal tahun 2008, di mana terjadi longsor di Tawangmangu dan Wonogiri, disusul banjir di 18 kabupaten/ kota dari 35 daerah di Jawa Tengah.Perkiraan kerugian banjir di Kota Solo mencapai Rp 22 miliar, Sukoharjo Rp 3,2 miliar, serta Sragen Rp 192 miliar. Di Kudus, dalam satu bulan dilanda dua kali banjir, antara Januari dan Februari 2008. Wilayah yang tergenang berada di daerah aliran sungai (DAS), seperti Bengawan Solo dan Jratunseluna. Sementara daerah-daerah pantura, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Batang, Pekalongan, Kendal, Demak, dan Jepara dilanda abrasi. Data yang dikutip Suara Merdeka (22 Desember 2008) menyebutkan, luas pantai yang rusak karena abrasi mencapai 5.582.37 hektare (ha). Kota Semarang tak hanya digempur abrasi, tetapi juga direndam rob (banjir pasang). Makin parahnya rob membuat Pemerintah Kota sampai menyatakan angkat tangan menghadapinya. Kerugian karena banjir bukan hanya memorakporandakan infrastruktur yang mengganggu roda perekonomian, melainkan juga membuat penduduk makin terjepit dalam kubang kemiskinan. Kemerosotan daya dukung lingkungan memicu terjadinya bencana yang berujung pada kesengsaraan manusia.Pada Februari 2008, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No 2/ Tahun 2008 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Izin pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah, yakni Rp 1,2 juta/ha/tahun, atau Rp 120 - Rp 300 per meter. Kebijakan ini menuai kritik berbagai pihak, mengingat Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim. Presiden SBY merespon, PP ini hanya diberlakukan kepada 13 perusahaan penambangan yang diberi kompensasi lewat Perpu No 1/Tahun 2004 sebagai revisi UU No 41/1999 yang melarang kegiatan pertambangan di hutan lindung. Namun dalam PP No 2/ Tahun 2008 tidak disebut secara eksplisit bahwa ketentuan itu hanya untuk 13 perusahaan penambangan. Menurut Direktur Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), peluang terjadinya penambangan di hutan lindung akan terjadi.

Proyek Kontroversi.
Pertengahan sampai menjelang tutup tahun lalu, beberapa proyek besar yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan menghiasi Jawa Tengah. Diantaranya jalan tol trans Jawa, Semen Gresik, Kawasan Industri Alas Kethu, dan PLTN Jepara. Mari kita analisis selintas berbagai proyek besar tersebut. Sebagaimana diberitakan media massa, rencana pembangunan jalan tol trans Jawa sepanjang 652 km dari Cikampek (Jawa Barat) sampai Surabaya (Jawa Timur) akan memakan 4.264 ha sawah. Implikasi konversi lahan ini sangat luas. Pertama, terancamnya keamanan pangan. Pulau Jawa yang luasnya cuma 6,5 persen dari luas negeri kita, memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional. Peran sebagai pemasok pangan ini sulit tergantikan, mengingat kesuburan lahan di Jawa 10 kali lipat dari lahan di luar Jawa. Kedua, terbukanya kawasan oleh jalan tol memicu konversi lahan lebih luas, karena pasti akan diikuti oleh pembangunan perumahan, permukiman, pertokoan, jasa, dan pusat perbelanjaan. Fenomena ini menyebabkan makin berkurangnya daerah resapan, sehingga menimbulkan risiko banjir. Padahal luas lahan sawah yang dibebaskan belum termasuk lahan perkebunan dan hutan. Jika kedua lahan itu dihitung, implikasi lingkungannya akan sangat besar. Rencana pendirian pabrik semen di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati, memicu timbulnya konflik. Bukan hanya antara kelompok masyarakat dan pemrakarsa proyek serta pemerintah, melainkan juga antarakelompok masyarakat itu sendiri. Setidaknya ada tiga sumber konflik. Pertama, kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mengancam perikehidupan mereka. Kedua, kecenderungan keberpihakan pemerintah kepada investor yang lebih banyak didasari alasan ekonomi. Ketiga, terjadi alih pemilikan lahan sebelum proyek dimulai. Hal ini memicu intensitas konflik horisontal antarmasyarakat. Studi lingkungan telah selesai dilakukan dan sekarang ini tinggal menunggu ketok palu keputusan yang ditunggu dengan harap-harap cemas oleh banyak pihak. Rencana alih fungsi hutan Kethu di Wonogiri untuk kawasan industri China menjadi berita besar. Pemkab Wonogiri menginginkan proyek ini berpijak pada alasan kemanfaatan ekonomi. Bahkan Bupati mengancam akan mengundurkan diri kalau rencana itu sampai gagal. Kalangan yang menolak berargumen, Alas Kethu merupakan hutan konservasi dan hulu Bengawan Solo. Kalau beralih fungsi, akan mempercepat air larian dan sedimentasi yang menyebabkan terjadinya banjir di DAS Bengawan Solo. Kelayakan sebuah proyek memang sejak awal harus ditapis melalui kesesuaian ruang yang memandatkan keseimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial. PLTN Jepara yang mulai digagas sejak awal 1980-an tetap menjadi proyek kontroversi. Pemerintah berargumen, makin terbatasnya ketersediaan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara hanya bisa dijawab dengan pemanfaatan tenaga nuklir. Koalisi masyarakat yang menolak kehadiran PLTN bersikukuh, belum saatnya mengadopsi PLTN karena tingkat kedisiplinan yang rendah, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran akan besar. Dalam pandangan masyarakat sekitar, penempatan PLTN Jepara sangat berisiko karena padatnya penduduk. Dalam blueprint energi mix sampai tahun 2025, pemerintah menempatkan tenaga nuklir sebagai energi baru terbarukan, yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar 17 % dari seluruh kebutuhan energi nasional. Apakah nuklir termasuk energi baru terbarukan, masih menjadi perdebatan. Apalagi jika ketersediaan uranium kita terbatas, maka ketergantunganya bukan hanya pada sisi teknologi, melainkan juga pasokan uranium.

Menatap Ketidakpastian
Di penghujung tahun 2008, pemerintah mendapatkan kado manis dengan telah disahkannya UU Pertambangan dan Mineral (Minerba). Hal baru dari UU Minerba adalah pengelolaan pertambangan tidak lagi dengan kontrak atau perjanjian, tetapi dengan izin. Secara teoritis, klausul ini menempatkan pemerintah memiliki posisi tawar kuat dalam mengawasi / mengendalikan kegiatan pertambangan.Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan pertambangan selama ini sarat dengan persoalan lingkungan dan sosial. Namun UU Minerba tidak sertamerta menjadi sapu jagad. UU yang baru ini juga memberikan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota menerbitkan izin pertambangan. Jika orientasi pemkab/pemkot masih menempatkan pendapatan daerah sebagai prioritas, maka kerusakan lingkungan dan menipisnya sumber daya alam tinggal menunggu waktu saja. Dalam skala global, terpilihnya Barack Obama yang pernah bersekolah di Menteng membersitkan harapan akan perubahan kebijakan negara adikuasa itu menuju komitmen pengurangan emisi CO2, sebagaimana sikap Partai Demokrat yang selama ini lebih pro- lingkungan ketimbang Partai Republik. Namun, perubahan kebijakan itu nampaknya tidak dengan mudah dilakukan, mengingat terpaan krisis keuangan global, di mana hidup mati industri dipertaruhkan.Melihat pemetaan masalah di tahun 2008, maka nasib lingkungan di tahun 2009 agaknya masih diliputi akan ketidakpastian. Apalagi jika krisis keuangan global tidak kunjung reda, sementara dikotomi ekonomi dan lingkungan akan makin mendapatkan tempat.
tulisan: Sudharto P Hadi, dosen Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro.

KELAM tapi INDAH


Bukit Kelam, di pinggiran Kota Sintang (sekitar 9 km) menurut penglihatanku adalah sebuah batu besar, sebesar bukit (gunung kecil), namanya saja bukit, ya memang kurang lebih segede bukit lah. Kontruksi batu ini juga hanya satu, jadi bukan terdiri dari banyak batu, artinya ada satu batu segede bukit. Saking besarnya, kata temanku yang asli orang Sintang, pernah ada organisasi dunia yang menilai bahwa ini adalah batu terbesar di dunia. Hebat juga yah…sayangnya kok gak ada promosi pariwisata yang masuk dalam agenda wisata kunjungan ke Kalimantan Barat.

Bukit kelam atau Kelam Hill sendiri menjadi satu pemandangan yang sangat nampak sekali jika kita melakukan perjalanan dari Sintang menuju ke Kabupaten Kapuas Hulu. Kurang lebih sekitar 30 menit jarak perjalanan dari Kota Sintang menuju ke Bukit Kelam ini. Bukit kelam berada di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang. Luas Wisata Alam Bukit Kelam ini sendiri sekitar 520 hektare, di dalamnya banyak sekali keunikan dan kekayaan hayati. Udaranya sangat sejuk dan segar, pokoknya cocoklah buat rekreasi alam. Kalau Anda ingin naik ke atas bukit juga ada tangganya lho, pake tangga dari besi. Kalau anda tidak kuat fisiknya, mendingan jangan deh, bisa-bisa Anda macet/kecapean di tengah jalan, mau turun lihat kebawah malah ngeri..hehehe.. Selain itu, di Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam sendiri terdapat kolam renang dan lapangan tenis yang dapat Anda manfaatkan. Kalau anda ingin bermalam disana, ternyata disana pun sudah disediakan camping ground yang cukup luas dan aman.

Seperti halnya Gunung Tangkuban Parahu di Bandung Jawa Barat dengan cerita legenda Sangkuriangnya, Bukit Kelam sendiri memiliki cerita legendanya juga. Tapi legendanya bagaimana…….nah itu yang belum aku dapatkan, nanti kalau ada teman dari Kalimantan Barat kirim cerita, aku sambung tulisan ini lagi ya…….


Senin, 05 Januari 2009

Tulisan Apik dari Satjipto Rahardjo

Sisi Lain Mahkamah Konstitusi
Tulisan Satjipto Rahardjo, di harian KOMPAS, Senin - 5 Januari 2009

Sejak dibentuk, menyusul Amandemen Ketiga UUD 1945, berkali-kali Mahkamah Konstitusi membuat putusan-putusan dengan magnitudo ”menggelegar”. Terakhir tentang caleg. Artikel ini tidak akan membicarakan putusan-putusan tersebut, melainkan menyoroti beberapa sisi MK yang tidak/belum banyak dibicarakan selama ini.
UUD 1945 telah mengamanatkan pembuatan sebuah MK sebagai satu-satunya institut yang boleh melakukan pengujian terhadap UUD. Bukan main! Mengerikan! Luar biasa! Tentunya para hakim MK juga manusia-manusia yang berkualitas luar biasa. Mereka adalah sembilan orang di antara lebih dari 200 juta manusia Indonesia yang boleh, berhak, dan berwenang mengatakan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh UUD.
Ludah kesembilan orang tersebut juga ”mengeluarkan api” (Jw: idu geni), oleh karena sekali mereka memutus, dua ratusan juta manusia Indonesia harus diam, patuh, manut. Tidak boleh ada protes, banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas MK hanya ada langit. Apakah itu tidak mengerikan namanya? (MK sebagai instansi pemutus pertama dan terakhir itu sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, bukan akademis).
Hakim MK adalah orang-orang yang paling mengerti kandungan moral dan kehendak UUD dan oleh karena itulah mereka diberi kepercayaan mutlak untuk melakukan pengujian terhadap UUD. Kengerian terhadap kepercayaan tersebut semakin besar, mengingat UUD itu bukan undang-undang biasa.

Bahasa moral
UUD memang bukan undang-undang biasa. Apabila ia hanya berkualitas undang-undang biasa, tentulah tidak mungkin menjadi dasar dan landasan ribuan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Untuk mampu menjadi dasar dari sekalian perundang-undangan tersebut, UUD harus menggunakan bahasa yang lain daripada bahasa undang-undang biasa. Ia harus menggunakan bahasa asas (principles) yang tidak lain adalah bahasa moral. Maka, Ronald Dworkin pun mengatakan bahwa membaca UUD itu tidak sama dengan membaca peraturan biasa. Kita perlu membaca lebih bersungguh-sungguh (taking law seriously) dan membaca UUD sebagai pesan moral (the moral reading of the constitution).
UUD itu tidak hanya menjadi landasan tatanan hukum, melainkan juga kehidupan sosial, politik, ekonomi kultural, dan lain-lain. Kalau kita menyimak anggota-anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dari 20 anggota hanya ada empat ahli hukum, sedangkan dalam ”Panitia Sembilan” yang diserahi penyusunan draf terakhir, hanya ada tiga ahli hukum. Yang mengetuai pun bukan Mr Yamin, Mr Maramis, Mr Ahmad Soebardjo, atau Prof Dr Mr Soepomo. Kita perlu membaca dan memahami dengan bersungguh-sungguh makna susunan keanggotaan tersebut.
Kita dapat mengatakan bahwa para founding fathers paham benar arti dan teba (scope) sebuah UUD dan karena itu tidak dapat hanya diserahkan kepada para ahli hukum. Maka, di situ pun berkumpul sekitar 20 jamhur yang dimiliki Indonesia waktu itu, persis seperti berkumpulnya para jamhur Amerika di Philadelphia pada tahun 1787 dalam Constitutional Convention yang merancang Konstitusi Amerika Serikat. Di situ, antara lain, ada George Washington, Benjamin Franklin, dan James Madison.
UUD adalah urusan yang jauh lebih serius daripada hanya urusan hukum. UUD adalah landasan dan menyangkut kehidupan bangsa Indonesia. Konstitusi mengatur kehidupan bangsa, bukan pelanggaran lalu lintas, pencurian, kontrak, dan lain-lain menu undang-undang biasa. Maka, para hakim MK itu adalah orang-orang hebat karena hanya merekalah yang benar-benar memahami konstitusi kita. Mereka boleh diberi julukan generasi kedua founding fathers Indonesia.
Selang 60 tahun sejak 1945, dibentuklah MK dengan sembilan hakim, semuanya adalah ahli hukum. Menjadi tanda tanya bagi saya, mengapa harus demikian? Barangkali ada pendapat atau paham yang sangat kuat bahwa MK itu adalah identik belaka dengan mahkamah pengadilan.

Pengerdilan makna
Kalau dugaan saya benar, dari situlah persoalan dimulai sehingga semua hakim dan kandidat hakim MK harus dari kalangan ahli hukum. Di sini telah terjadi pengerdilan atau reduksi makna dari masalah bangsa dan kehidupan bangsa yang begitu besar turun hanya menjadi masalah hukum.
Apabila kita memahami bahwa MK itu mengurusi sekalian aspek kehidupan bangsa, kita tidak akan menyerahkan hakim MK hanya kepada panel ahli hukum. Masalah kehidupan bangsa yang begitu besar tentulah perlu dihadapi oleh sebuah panel yang sepadan pula. Ia bukan hanya urusan para ahli hukum, melainkan juga para sosiolog, antropolog, ilmuwan politik, ekonomi, sejarawan, budayawan, rohaniwan, dan lain-lain.
Mereka tentulah akan melihat suatu problem dari pandangan keadilan, seperti anthropological justice dan cultural justice, sehingga yang muncul tidak hanya legal and formal justice, tetapi benar-benar suatu substantial justice. Sejak UUD itu menyangkut keadilan kehidupan bangsa dan manusia Indonesia, putusan-putusan yang dibuat oleh panel ahli yang luas menjadi lebih cocok dengan teba UUD daripada (maaf) yang dibuat oleh panel ahli hukum saja. Ini bukan soal ”logika hukum”, melainkan ”logika kehidupan bangsa” yang begitu luas. Tentu saja yang salah bukan para hakim MK, melainkan yang merancang bangunan MK itu.
Bernegara hukum, apalagi menghadapi konstitusi, memang membutuhkan kearifan yang lebih luas daripada sekadar berpikir dengan ”akal-hukum”. Barangkali artikel ini boleh menjadi tambahan bahan pemikiran tentang eksistensi MK kita.

Jumat, 02 Januari 2009

INI BARU PILOT n CREW PESAWAT yang HEBAT

Biasanya menghadapi penumpang blo'on dan bandel, crew kayaknya pura-pura gak lihat, banyak penumpang pesawat dari Semarang dan Jogya (yang sering saya naik-i), penumpangnya masih telepon di dalam pesawat, alasannya mau ngabari penjemput kalau 'dia' sudah di dalam pesawat, supaya siap dijemput...?
Termasuk bagi penumpang yang begitu duduk langsung kursi di sandarkan ke belakang, padahal sudah diperingatkan, pada saat take off n landing supaya kursi ditegakkan........dasar penumpang bandel n blo'on, repot jadinya, nah kejadian di Medan ini bisa jadi contoh.....bravo pilot n crew-nya hebat.

Penumpang Pesawat Dipaksa Turun Karena Telepon (Desember 2008, TEMPO Interaktif)

Insiden itu terjadi pada penerbangan Mandala Airlines nomor RI-89 tujuan Medan-Jakarta petang tadi sekitar pukul empat. Pesawat yang sudah berada di landasan pacu tiba-tiba kembali ke parkiran bandara. Pramugari pesawat mengumumkan, permintaan maafnya karena harus kembali ke parkiran bandara karena harus menurunkan penumpang yang emoh menaati peraturan penerbangan. Pengumuman itu disambut teriakan "huuu...." oleh seluruh penumpang pesawat. Juga tepuk tangan. Situasi menjadi pikuk. Tempo yang menjadi penumpang dalam pesawat itu melihat teriakan kecewa para penumpang. Banyak yang mulai gelisah, penasaran dan kesal. Banyak dari penumpang melepas safe belt dan berdiri celingukan mencari siapa penumpang yang dimaksud. Sesaat sebelum lepas landas, seorang pramugari sempat mengingatkan seorang ibu untuk mematikan ponselnya. Peringatan itu sempat memotong demo peragaan alat keselamatan lazimnya dilakukan sebelum pesawat biasanya lepas landas. Namun sang ibu itu tetap emoh mematikan telepon selulernya, dengan alasan, teleponnya susah dimatikan. Dua kali teguran dilayangkan, tak digubris, penumpang yang bepergian bersama keluarganya itu diingatkan akan diturunkan jika tidak mematuhi aturan penerbangan. Dan ancaman itu terbukti, ketika Kapten Pesawat Arya Pramadita, tetap menolak berkompromi dengan pendirian konyol itu. Ia mencoba menekan lebih keras dengan menghentikan sejenak pesawat yang akan mengambil posisi tinggal landas. Namun cara itu pun gagal. Karena tidak mampu menghadapi penumpang itu kapten Arya akhirnya mengarahkan pesawat kembali ke dekat terminal. Kesaksian TEMPO, keputusan itu sempat membuat awak bandara repot. Pesawat harus parkir, membuka pintu pesawat, menunggu tangga berjalan datang, dan petugas keamanan bandara masuk. Selesai? Tidak juga. Penumpang bandel itu tetap emoh turun. Negoisasi antara petugas bandara dengan penumpang itu pun terpaksa berlangsung, dengan teriakan kecewa dan kesal penumpang lain. Setelah hampir satu jam lamanya beradu mulut dan sedikit paksaan, penumpang dengan 4 anggota keluarganya itu pun akhirnya bersedia turun. Diiringi tatapan mata dan tepuk tangan seluruh penumpang.
(thanks to WIDIARSI AGUSTINA)