Minggu, 30 November 2008

KULIAH SUBUH AHAD PAGI DI BAITUL ATIQ

Seperti biasa, setiap Ahad pagi di Musholla Baitul Atiq diselenggarakan kuliah subuh, kebetulan pada Ahad tanggal 30 Nopember 2008 yang mengisi adalah Ustadz Khoirrudin (Ustadz Didin). Beliau menerangkan tentang makna yang terkandung pada awal-awal surat Al Mu’minun (orang-orang yang beriman)

1. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman
2. Yaitu orang-orang yang khusuk sholatnya
3. Dan orang-orang yang menghindari perbuatan yang tiada bermanfaat
4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat

Pagi itu hanya menjelaskan sampai 4 ayat tersebut, sebab memang tidak berkeinginan untuk merampungkan banyak ayat, tetapi berprinsip pada sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu sudah menjadi kesepakatan para jamaah sholat subuh, agar tidak jemu.
Pada saat menjelaskan makna sholat yang khusuk, tidak ada masalah, semua bisa memahami dan mengerti, demikian pula ketika menjelaskan tentang menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat.

Masalah, atau diskusi berkepanjangan yang menjurus ke beda persepsi, beda pendapat adalah ketika ustadz Didin menjelaskan cara menunaikan zakat.
Ustadz Didin mengatakan bahwa “adalah salah bagi orang yang mampu beli hewan korban dan disembelih di musholla ini senilai Rp 1jt, tetapi ternyata zakat maal (kekayaan) nya yang diserahkan di musholla ini jumlahnya kurang dari Rp 1jt, sebab zakat itu mestinya lebih diutamakan daripada berkorban”.

Diskusi atau sanggahan/pertanyaan, yang intinya menanyakan apakah salah kalau seseorang menyerahkan zakat maal (kekayaan) di tempat lain (kampung halaman sambil berlebaran, membantu teman dan saudara yang masih fakir dan miskin), tetapi menyembelih hewan kurban di musholla ini, sebab tidak lazim pada saat Idul Qurban melakukan perjalanan mudik.
Konon menurut beliau, hal tersebut tidak salah tetapi tidak ada makna perjuangannya untuk mengembangkan lingkungan terdekatnya, dianggap hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Saya memberanikan diri untuk bertanya, lingkungan dekat itu batasannya apa? Apakah RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan? Saya berpendapat bahwa, lingkungan itu adalah tempat dimana kita memiliki fungsi atau kedudukan dalam masyarakat tempat kita tinggal. Misalnya seorang walikota, maka lingkungan terdekat bagi dia adalah kota, demikian pula untuk camat, lurah, ketua RW, dan ketua RT. Nah yang menjadi masalah, kalau di kampung menjadi ketua RT seperti saya, tetapi sekaligus sebagai pengurus LPMK di kelurahan, maka menurut saya, lingkungan saya bukan cuma RT saja tetapi sudah jauh sampai ke kelurahan. Adalah logis dan wajar kalau sebagian zakat, saya serahkan ke musholla RT dan sebagian ke masjid (dalam cakupan pelayanan) kelurahan. Itu pemahaman saya. Meskipun demikian, kayaknya Ustadz Didin kurang setuju, ya monggo-monggo saja.

Nuwun sewu, kalau kita amati, sebaran zakat yang hanya pada wilayah yang sangat terbatas (seperti Baitul Atiq), kalau zakat terkumpul banyak di sini memang bisa mensejahterakan masyarakat sekitar musholla, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di kecamatan lain yang juga miskin. Orang miskin di sini (dekat Baitul Atiq) bisa berlimpah menikmati zakat, akan tetapi tegakah kita kalau pas jalan-jalan ke kota bawah dan tahu masih banyak pengemis yang hidupnya sengsara, bisakah kita bilang, salah sendiri gak mau tinggal di dekat musholla Baitul Atiq, makanya kamu nggak kebagian zakat dariku……???
Nah untuk mengatasi hal itu, terus terang (maaf) saya menyalurkan sebagian zakat ke Rumah Zakat dan Bazis yang dikelola pak Said Al Burhan, lalu sisanya saya serahkan ke Baitul Atiq, disamping tentu saja ada juga yang saya bawa ke Jogya, sebab ada teman sekolah SD saya yang hanya jadi tukang becak dan tukang pijet (mereka miskin), dan mereka ini masih selalu setia ngantar ibu saya ke pasar, atau mijeti saya kalau saya di Jogya agak lama.

Kalau Baitul Atiq mau membentuk BAZIS dengan benar, bisa jadi Baitul Atiq akan saya prioritaskan untuk penyaluran zakat saya, (sebab zakat kan ibadah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, sebagaimana pergi haji), saya berprinsip adalah salah kalau pengelolaan ibadah (zakat, taraweh, qurban) hanya dilaksanakan dengan prinsip “SAK KOBERE”, yaitu hanya dengan mengandalkan kebiasaan : ”kawit mbiyen yo wis ngene rak opo-opo, ora ono masalah, ngene meneh wae kan biso”, kenapa tidak ditingkatkan pelayanan di bidang pengelolaan zakat kekayaan? Salurkan untuk hal-hal yang fungsinya non konsumtif, mestinya bisa, tapi ya butuh pemikiran dan energi yang lebih serius.
Terus terang, saya selalu usul agar takmir mengadakan pertemuan rutin per 2 atau 3 bulanan, usulan ini saya sampaikan sejak saya belum jadi ketua RT, dan sampai sekarang, kepengurusan RT saya hampir habis, gak pernah usulan ini digubris. Saya kan jadi khawatir, pengelolaan ibadah mestinya tidak berprinsip pada SAK SELONE, SAK KOBERE…harus serius, kalau gak serius…weleh, weleh, weleh,….apa kata dunia?
Nuwun sewu ngih pak Ustadz Didin, sekedar ngudoroso mawon

Wallahu alam bishshowab.

Parfi Kh
Ketua RT 06/IV Gedawang _Banyumanik, SEMARANG

Sabtu, 29 November 2008

Pentingnya Analisis Kesesuaian Lahan

Kota Semarang memiliki bentang lahan yang cukup menarik, yaitu sebuah kota dengan lahan yang sangat variatif, ada daerah pantai, ada dataran luas dengan ketinggian sekitar 5 – 10 m di atas permukaan laut membentang dari bagian tengah kota ke bagian timur kota, kemudian perbukitan atau dataran tinggi sampai 300 m di atas permukaan laut di sisi selatan kota. Menurut klasifikasi Pannekoek (1949), Semarang terletak diujung timur zone utara Jawa Tengah. Wilayah bagian selatan terdiri atas perbukitan dan kaki volkan Ungaran, sedangkan di bagian utara berupa dataran aluvial dengan medan yang landai, bahkan yang terletak di tepi pantai, yaitu dataran aluvial pantai, medannya hampir-hampir datar dengan ketinggian hanya 0 – 5 meter di atas permukaan laut. Letak yang demikian berpengaruh terhadap proses pengendapan dan pengatusan, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peristiwa banjir, kota Semarang bagian utara menjadi langganan banjir tetap baik yang berasal dari hujan lokal, maupun naiknya air laut yang sering disebut sebagai banjir rob. Kondisi tersebut ternyata juga berpengaruh terhadap pola sebaran permukimannya. Pada awalnya, permukiman mengelompok di sekitar Bubakan, kemudian melebar ke timur yang kondisinya relatif datar, karena di lahan-lahan yang datar ternyata pada kemudian hari timbul masalah munculnya genangan (banjir), orang Semarang kemudian mencari tempat yang lebih tinggi yaitu bermukim ke arah selatan, mencari celah-celah lahan datar dalam satuan bentang lahan yang miring. Karena bertambahnya daya tarik kota Semarang, maka berjubel pulalah penduduk memadati kota Semarang, akhirnya lahan-lahan yang sebenarnya kurang layak untuk dihuni terpaksa didirikan bangunan di tempat tersebut.
Mula-mula, mereka yang menghuni lahan miring tidak mengalami gangguan apa-apa, tidak merasakan adanya gerakan tanah, tidak pernah terjadi longsor, sebab proporsi luas bangunan dengan luas lahan yang dipakai untuk mendirikan bangunan masih ideal, tanah masih mampu menopang keberadaan aktivitas permukiman di atasnya, tetapi ketika terjadi kejenuhan yaitu sudah tidak ada lagi lahan yang aman untuk dihuni, orang terpaksa memanfaatkan sisa lahan yang kurang aman dengan bantuan teknologi sederhana berupa pemasangan talud, yang juga dengan konstruksi seadanya, berdirilah banyak bangunan di tepi tebing-tebing curam yang yang rawan terhadap bencana. Lahan seperti ini mestinya masuk kategori lahan dengan fungsi lindung. Dalam Keppres nomor 32 tahun 1990 disebutkan bahwa kawasan rawan bencana adalah masuk dalam kategori kawasan lindung. Kalau ternyata pada awalnya sebelum dirusak dan diubah bentuk bentang lahannya oleh masyarakat, lahan tersebut bukan merupakan kawasan rawan bencana, kita mestinya tetap harus berhati-hati ketika menempati suatu kawasan yang punya kemiringan lereng cukup curam, sebab dalam Keppres tersebut dinyatakan antara lain bahwa lahan yang seluruh bentangnya mempunyai kemiringan lereng lebih besar dari 45% ( yaitu sekitar 22,50 ), maka lahan tersebut harus ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung. Nah kalau kita amati, daerah-daerah yang rawan longsor di kota Semarang ini mayoritas memiliki kemiringan lereng lebih besar daripada 22,50, mestinya lahan tersebut harus ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung, tetapi apa daya, penetapan yang datangnya belakangan pasti akan menimbulkan dampak yang lebih dahsyat, apalagi kalau penetapan ini menimpa masyarakat dalam jumlah yang besar dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, ibarat makan buah simalakama, ditetapkan sebagai kawasan lindung, susah, tak ditetapkan, juga susah. Yang penting sekarang adalah solusinya.
Tanah longsor akan berubah menjadi rumah longsor, karena di atas tanah tersebut sudah berdiri rumah, biasanya longsornya tanah karena tanah tersebut tidak kuat menerima beban, baik beban bangunan maupun beban air yang meresap ke dalam tanah. Jadi solusi pertama adalah, mengatur jaringan drainase dengan baik pada daerah-daerah rawan longsor yang sudah terlanjur menjadi kawasan permukiman, kedua melakukan monitoring secara menerus untuk mengetahui perubahan bentuk lahan sekecil apapun, sehingga dapat diantisipasi secara dini, ketiga membatasi pertambahan kepadatan bangunan dan perubahan konstruksi yang mengarah ke pergerakan tanah yang dapat mengakibatkan longsor, ke-empat, ini yang paling penting adalah mengantisipasi kawasan-kawasan lainnya yang belum terjamah oleh pembangunan, khususnya pada wilayah perbukitan di kota Semarang bagian selatan dengan cara melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman. Setelah ditetapkan tentu saja harus ada keberanian dan ketegasan untuk mentaati kesepakatn tersebut, mencegah akan lebih murah daripada mengobati.

PARFI KHADIYANTO
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, FT UNDIP

MENSIKAPI PERDA RTH KOTA SEMARANG

Ketika manusia mulai bertambah banyak, bumi terasa sesak, pepohonan pun mulai terdesak, dan saat itulah tanah mulai tandus, sebab kota berubah menjadi belantara beton, maka hadirnya pepohonan mulai dirindukan kembali. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia di perkotaan membuat lahan tersisa yang bisa ditanami menjadi semakin sedikit. Setiap jengkal tanah di kota lantas menjadi rebutan setiap orang untuk ditempati dan diubah menjadi bangunan. Orang berebut lahan dengan melakukan tebang sana dan tebang sini, habisnya tanaman tidak jadi masalah, yang penting punya tanah.
Sebenarnya setiap orang tahu bahwa pohon mempunyai manfaat yang banyak, yaitu manfaat estetika, manfaat orologis (mengurangi kerusakan tanah), manfaat hidrologis, manfaat klimatologis, manfaat edaphis (bermanfaat untuk kehidupan satwa), manfaat protektif (pelindung terik matahari), manfaat hygienis (menyaring debu dan menghasilkan oksigen), dan manfaat edukatif (sebagai laboratorium alam), tetapi masih saja mereka mengabaikan keberadaan pohon, asal masih ada orang yang mau nanam pohon, maka hilangnya pohon di rumahku tidak menjadi masalah.
Dengan lahirnya Perda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang yang pada dasarnya mengatur sejumlah hal penting terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, pastilah akan membawa dampak positif di kota Semarang. Perda tersebut antara lain mengatur luasan dan jumlah pohon minimal yang harus dimiliki oleh rumah tangga, Rukun Tetangga, sampai dengan di tingkat kelurahan. RTH ini penting mengingat bahwa dari 16 kecamatan yang ada di Semarang ternyata ada 8 kecamatan yang kepemilikan RTHnya kurang dari 30% luas wilayah (Suara Merdeka, 27 Nop 2008).
Pemerintah kota Semarang dalam mensikapi UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan luasan RTH minimal seluas 30%, dilakukan dengan pendekatan melalui keberadaan RTH yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, logikanya kalau tiap kecamatan sudah memenuhi luasan minimal, maka dalam satu kota pasti luasan minimal yang dipersyaratkan akan terpenuhi juga. Hal ini tidak salah, hanya saja perlu diketahui bahwa pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan berbeda, sehingga luasan lahan yang bisa digunakan untuk RTH di masing-masing kecamatan juga berbeda. Secara keseluruhan sebenarnya luas RTH di kota Semarang adalah 52,31% yaitu berada pada posisi yang aman sebab diatas 30% dari yang disyaratkan, hanya saja persebarannya tidak merata (Suara Merdeka, 27 Nop 2008). Dengan Perda ini diharapkan agar ada perjuangan dari masing-masing kecamatan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam UU No 26/2007 tersebut sehingga akhirnya persebaran RTH bisa lebih merata.
Perda mengatur secara rinci dengan ketentuan antara lain: setiap Rukun Tetangga (RT) wajib memiliki taman minimal seluas 250m2 dengan 10 pohon pelindung; Luas taman di tingkat RW minimal 1.500m2 dengan 20 pohon; Taman tingkat kelurahan minimal seluas 1 hektar; Rumah dengan luas kapling di bawah 120 m2 minimal menyediakan 1 pohon pelindung; Rumah dengan tanah 120-500m2 harus menyediakan minimal 3 pohon, dan di atas 500m2 minimal 5 pohon. Bayangkan, kalau suatu daerah yang sudah padat permukiman, masihkah di wilayah RT atau RW tersebut memiliki lahan seluas itu? Biasanya batas RT dan RW didasarkan pada jalan lingkungan atau batas rumah dengan ketentuan kedekatan hubungan antar tetangga, untuk RT jumlah KK paling tidak sebanyak 20 KK, untuk RW paling tidak punya 5 RT. Dengan adanya Perda ini penduduk akan memanfaatkan pinggiran jalan untuk dijadikan “taman lingkungan” baik RT maupun RW, untuk daerah padat dengan jalan yang sempit, jalan lingkungan biasanya sudah menjadi milik pribadi, menjadi tempat untuk jemuran, menjadi tempat untuk bercengkerama/duduk, dsb. Daerah seperti ini RTHnya akan ditempatkan dimana? Lahan seluas 250 m2 (ketentuan minimal luas taman RT) kalau dibagi 20 KK, maka per KK punya beban seluas 12,5m2 yang sudah pasti akan diletakan di pinggir jalan depan rumah, seandainya lebar kapling masing-masing rumah 6m, maka kebutuhan taman RT di pinggir jalan depan masing-masing rumah paling tidak selebar 2m, kalau lebar jalan hanya 3m, maka daerah yang bisa dimanfaatkan untuk jalan tinggal 1m, apa mungkin?
Tujuan Perda adalah baik, perlu didukung, meskipun begitu mungkin perlu ada kejelasan-kejelasan yang lebih detail lagi untuk wilayah-wilayah yang sudah padat. Sebab RT dan RW (Rukun Warga) bukan institusi yang struktural dan tidak memiliki wilayah yang didukung dengan kelengkapan infrastruktur pemberian Pemkot, biasanya warga secara swadaya mengatur dan mengadakan sendiri infrastruktur lingkungannya. Disinilah pentingnya sebuah perencanaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat, Pemkot menetapkan Perda ini sudah dibahas dengan Wakil Rakyat, tetapi akan lebih baik apabila para ketua RT dan RW juga diajak bicara untuk memberi masukan agar Perda ini dilapangan benar-benar bisa dilaksanakan. Wakil RT dan RW dipilih yang bisa mewakili daerah-daerah yang padat, yang guyub, yang individualis, yang banjir, yang berlereng, dsb, sehingga wajah masyarakat Semarang terwakili dalam pembahasan tersebut. Mestinya Perda bukan lagi sekedar alat kelengkapan administrasi kota, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa Kota Semarang sudah punya. Seharusnya dipikirkan agar implementasi dari ketetapan Perda tersebut bisa direalisir di lapangan, sehingga Perda bukan hanya hiasan kelengkapan produk hukum. Karena Perda sudah jadi, maka langkah berikutnya, Pemkot perlu segera mensosialisasikan Perda tersebut ke RT dan RW, jangan hanya berhenti di kelurahan, adakan dialog intensif dengan warga RT dan RW, sehingga tujuan Perda untuk menjadikan Semarang Kota Hijau, Semarang Kota Sejuk benar-benar bisa terealisir, semoga.

Ir. PARFI KHADIYANTO, MS.
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota,
FT UNDIP

Rabu, 19 November 2008

Beberapa Pengetahuan Tentang Qurban

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.(QS. Al-Kautsar: 1-3)

Sebagian ulama menjadikan ayat kedua dari surat di atas sebagai dalil wajibnya ber-qurban. Sedang sebagian ulama lain berpendapat bahwa qurban hukumnya sunnah muakkad dengan berlandaskan beberapa hadits antara lain:"Aku diperintahkan menyembelih qurban, dan qurban itu sunnah bagi kamu." (HR. Tirmidzi)
Terlepas dari perselisihan para ula-ma tentang qurban (hukumnya), yang jelas qurban adalah suatu ibadah yang mulia. Sangat tercela bagi orang mampu ber-qurban tapi tak mau melaksanakannya. "Tak ada perbuatan yang lebih Allah senangi pada hari raya qurban dibanding meneteskan darah (berqurban). Sesungguh-nya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulu, dan kukunya. Sesungguhnya tetesan darahnya akan jatuh dari tetesan Allah sebelum jatuhnya darah di permukaan bumi (artinya sangat cepat diberi pahala), maka perbaikilah niat korbanmu." (HR. Tirmidzi)
Sabda Rasulullah saw: "Barang siapa mempunyai kemampuan tapi ia tidak berqurban maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami" (HR. Ibnu Majah)

Adapun binatang yang dapat dijadi-kan qurban adalah: unta, sapi, atau kerbau, kambing yang tidak cacat seperti pinbang, sangat kurus, sakit, potong telinga, po-tong ekor dan telah berumur sebagai berikut:
1. Kambing domba: berumur satu tahun atau lebih telah berganti gigi telah poel (jawa).
2. Kambing biasa: berumur dua tahun atau lebih.
3. Unta: berumur lima tahun atau lebih.
4. Sapi, kerbau: berumur 2 tahun atau lebih.

Bagi orang yang ber-qurban kambing hanya boleh untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya dan seluruh keluarganya, bersadarkan hadits: "Pada masa Rasulullah, seorang laki-laki berqurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu dimakan dan diberikan pada orang lain. Sehingga datanglah masa manusia berbangga-bangga dalam ber-qurban, maka jadilah seperti apa yang kamu lihat." (HR. Tirmidzi dari Ibnu Majah)
Sedang seekor sapi atau unta dibolehkan untuk tujuh orang, berdasarkan hadits: "Kami menyembelih qurban bersama Rasulul-lah. Pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuah orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."(HR. Muslim)

Tujuan qurban adalah untuk menggembirakan fakir miskin di hari haji, sebagaimana di hari raya fitri. Mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Maka daging qurban hendaknya disedekahkan kecuali sedikit sunnah dimakan oleh yang ber-qurban. Daging qurban tak boleh dijual walau kulitnya. Sabda Rasulullah: "Janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging qurban, makanlah dan sedekah-kan dagingnya dan manfaatkanlah kulitnya dan jangan kamu jual." (HR. Ahmad)

Para ulama membolehkan memindahkan daging qurban dari satu tempat ke tempat yang lain walaupun jauh. Adapun waktu menyembelinya adalah mulainya setelah selesainya shalat Id sampai mata-hari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijah. Sabda Rasulullah shalallahu 'alahi wa sallam: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat hendaknya mengulang." (Muttafaqqun 'alaihi)
Dan menurut Bukhari: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat se-sungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembe-lih setelah shalat maka sempurnalah qurban dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. "Sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam : "Semua hari tasyrik (tanggal 11 sampai 13 bulan haji) adalah waktu menyembelih korban." (HR. Ahmad)
Disunnahkan agar orang yang ber-qurban menyembelih sendiri qurban-nya, namun bila tidak ahli hendaknya menyak-sikan qurban-nya, sebagaimana perintah Rasulullah. Kepada putrinya, Fatimah r.a.: "Hai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah qurbanmu. Sesungguhnya semua dosa yang te-lah kamu kerjakan akan diampuni pada te-tesan darah yang pertama dan bacalah : "Sesungguhnya shalatku, qurbanku, hidup-ku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan untuk itu aku diperintahkan dan aku orang yang pertama kali berserah diri." (Fiqhus Sunnah)
Sedangkan bagi orang yang me-nyembelih diperintahkan untuk membaca basmalah, takbir dan menyebutkan siapa orang yang ber-qurban, berdasar hadits dari Jabir Radliyallahu 'anhu: "Saya shalat bersama Rasulullah (Idul Adha), setelah selesai beliau diberi seekor kambing, kemudian beliau menyembelihnya dan beliau berkata: bismillah, Allahu Ak-bar. Ya Allah ini dari saya dan umat saya yang tidak ber-qurban." (HR. Tirmidzi)

Apabila suatu binatang telah diniatkan untuk berqurban, maka disunnahkan agar bulu dan kukunya tidak dipotong mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijah.Sabda Rasulullah: "Bila kamu telah melihat bulan (tanggal 1 Dzulhijah) dan kamu hendak berqurban, maka biarkanlah rambutnya, dan kuku-kukunya." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari)

Selasa, 18 November 2008

Kurangi Beban Ekonomi Pulau Jawa

Siapa pun tidak akan menyangkal bahwa Indonesia sebenarnya masih dalam posisi beruntung di tengah gejolak ketersediaan pangan dan energi dunia. Kekayaan bumi Indonesia akan hasil pangan dan energi sudah menjadi pengetahuan masyarakat domestik dan internasional meskipun sering terjadi kondisi bahwa kekayaan pangan dan energi itu tidak tecermin dalam ketahanan pangan dan energi Indonesia. Keluarnya Indonesia dari OPEC telah menyadarkan kita atas kenyataan yang sangat pahit di mana Indonesia, yang pernah sangat disegani di OPEC, ternyata telah menjadi negara pengimpor minyak bumi neto. Kenyataan yang hampir mirip juga terjadi pada dua komoditas pangan, yaitu beras dan gula. Terjadinya ketidaksesuaian antara potensi dan kenyataan menimbulkan pertanyaan atas kesungguhan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi dan ketahanan pangan.
Pertanyaan dasar yang akan timbul adalah apakah kebijakan ketahanan energi dan pangan ini akan lebih menitikberatkan pada kecukupan produksi dan pasokan domestik? Atau pada mekanisme perdagangan internasional di mana Indonesia harus melakukan impor energi dan pangan apabila diperlukan? Melihat pengalaman negara lain, cukup jelas kiranya komitmen pemerintah negara-negara itu untuk bahkan ”memproteksi” komoditas energi dan pangan serta membuat sistem cadangan energi dan pangan nasional untuk memastikan bahwa masyarakatnya tak akan kekurangan energi dan pangan. Dengan kata lain, kecukupan produksi dan pasokan domestik akan lebih merupakan kebijakan yang diprioritaskan.

Kebijakan sektoral
Perdebatan naik turunnya produksi energi dan pangan umumnya terfokus pada kebijakan sektoral, harga komoditas, dan teknologi produksi. Ketiga faktor itu akan memengaruhi kemampuan pasokan energi dan pangan. Namun yang belum banyak dibahas adalah kesalahan strategi pengembangan wilayah dalam menjamin ketahanan pangan dan energi itu sendiri. Sangat terkonsentrasinya kegiatan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa adalah bukti dari kesalahan strategi tersebut, di mana Pulau Jawa yang lahannya terbatas harus menampung porsi penduduk terbesar dengan kontribusi PDB hampir 60 persen dari PDB Indonesia. Tingginya kegiatan ekonomi di wilayah yang relatif sempit, tidak terhindarkan lagi penambahan infrastruktur dalam skala besar, seperti jalan raya, jalan tol, serta pembangkit dan jaringan listrik.
Bertambahnya wilayah perkotaan di Pulau Jawa, sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi, makin menciptakan tekanan atas infrastruktur perkotaan baru terutama perumahan. Kurang imbangnya laju pertumbuhan ekonomi antara Jawa bagian utara atau daerah pantura dan Jawa bagian selatan menciptakan pula ketidakseimbangan laju pertumbuhan infrastruktur. Ini berakibat makin habisnya lahan pertanian subur di pantura yang dulu dikenal sebagai lumbung beras Indonesia. Dengan hanya melihat luas wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol trans-Jawa, dikhawatirkan Pulau Jawa akan kehilangan lahan suburnya, terutama untuk produksi padi pada tahun 2025. Kondisi ini membahayakan ketahanan pangan, apalagi ditambah munculnya potensi minyak bumi juga di wilayah utara Jawa, seperti di Bekasi, Cepu, dan Bojonegoro. Meskipun mungkin tidak sebesar jalan tol, kebutuhan pembangkit listrik tambahan di Jawa juga akan terkonsentrasi di bagian utara karena lebih dekat dengan pusat beban dan sumber pasokan batu bara. Menjelang tahun 2030 diperkirakan daerah pantai utara Pulau Jawa akan menjadi salah satu daerah perkotaan terpanjang di dunia.

Antisipasi sejak dini
Pemerintah harus mengantisipasi sejak dini untuk mencegah skenario yang dapat mengancam ketahanan pangan dan energi di Indonesia melalui pendekatan pengembangan wilayah yang mengedepankan keseimbangan antara keperluan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. ”Membangun luar Jawa” tidak bisa lagi dianggap slogan semata dalam kampanye, tetapi sudah merupakan keharusan. Pusat pertumbuhan harus lebih disebar dengan memerhatikan konstelasi global, di mana jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda—Laut China Selatan, serta Selat Lombok—Selat Makassar akan menjadi lokasi calon-calon pusat pertumbuhan baru. Penggabungan Batam dan Bintan akan menjadi pesaing serius dominasi Singapura di jalur Selat Malaka. Banten Utara dan Bangka Belitung akan berkembang di jalur Selat Sunda, sedangkan di Selat Makassar, Makassar dan Balikpapan akan jadi pusat pertumbuhan alternatif.
Selain pusat pertumbuhan baru, perlu kebijakan membuka lahan tanaman pangan di luar Jawa dengan memanfaatkan kondisi tanah dan sumber air. Perlu ada keseimbangan dalam pengembangan pertanian di luar Jawa antara pengembangan perkebunan dan tanaman pangan. Berkembangnya perkebunan tebu di Lampung serta pembukaan lahan tanaman pangan di Merauke mungkin bisa menjawab kekhawatiran menurunnya kontribusi Jawa dalam menghasilkan pangan. Perkebunan tetap perlu dikembangkan mengingat potensi Indonesia yang besar dalam pengembangan bioenergi berbasis hasil perkebunan. Untuk makin meringankan beban Pulau Jawa, industri harus mulai bergeser lebih dekat ke sumber energi, terutama di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Paradigma saat ini, dengan harga energi yang cukup mahal, adalah lokasi industri mendekati sumber energi. Pada masa lalu, saat harga energi masih murah, lokasi industri lebih mendekati pasar, yaitu di Pulau Jawa.

ditulis oleh: Bambang PS Brodjonegoro, Guru Besar dan Dekan FEUI
di harian KOMPAS - Senin, 17 November 2008

Minggu, 16 November 2008

Sedekah Bumi = Apitan

Sedekah Bumi adalah semacam upacara atau jenis kegiatan yang intinya untuk mengingat kepada Sang Pencipta, Allah SWT, yang telah memberikan rahmatNYA kepada manusia di muka bumi ini, khususnya kepada kelompok petani yang hidupnya bertopang pada hasil bumi. Di perdesaan, atau pinggiran kota, yang masyarakatnya hidup dari bertani (palawija, bukan padi) biasanya melakukan kegiatan sedekah bumi. Mereka percaya bahwa dengan bersyukur maka Allah SWT akan menambah kenikmatan-kenikmatan lagi, Allah akan menyuburkan tanah mereka, Allah akan menambah hasil panen mereka, dan Allah akan menghilangkan "paceklik" pada hasil bumi mereka.

Maka dari itu, masyarakat dengan sadar dan penuh semangat melakukan kegiatan ritual ini, meskipun dengan cara yang sederhana. Biasanya mereka melakukan dengan cara "pamer" hasil bumi, yaitu karnaval keliling desa dengan mengarak hasil bumi, ada ketela pohong, mangga, durian, jagung, ketimun, petai, dsb, tergantung dari hasil bumi non padi yang mereka peroleh dari bumi yang mereka tanami.

Tetapi, seiring dengan perkembangan jaman, lokasi di pinggiran kota Semarang kebanyakan sudah berubah menjadi daerah sub-urban, banyak ladang yang berubah jadi permukiman, maka yang diarak pun sudah bukan hasil bumi tetapi berupa "nasi tumpeng".

Setelah mengarak keliling desa, mereka kemudian makan bersama, dan dilanjutkan dengan menyaksikan pagelaran 'wayang kulit'. Kenapa wayang kulit?, sebab cerita di 'wayang kulit' ini biasanya mengandung banyak petuah, banyak nasehat untuk menjadi manusia yang utama. Kita diingatkan untuk jangan berbuat jahat, jangan serakah, orang yang berbuat baik pasti akhirnya akan berjaya. Itulah kegiatan sedekah bumi yang masih berlangsung di beberapa kelurahan di pinggiran kota Semarang, salah satunya yaitu di kelurahan Gedawang.

Sedekah Bumi kadang disebut juga sebagai acara APITAN, mengapa? Sebab acara sedekah bumi biasanya dilaksanakan pada bulan APIT, yaitu bulan diantara dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha, apit artinya terjepit, terjepit diantara dua hari raya), dan bulan APIT (tulisan Jawa = HAPIT) itu nama bulan setelah bulan Syawal (urutannya adalah bulan Puasa, Syawal, Hapit, Besar, dst). Sebagaimana halal bihalal yang dilakukan pada bulan Syawal, orang Jawa ada yang menyebutnya sebagai acara Syawalan, demikian pula Sedekah Bumi karena dilaksanakan bulan Hapit, maka disebut APITAN atau HAPITAN.

Perlu kita ketahui bersama, acara tersebut sebenarnya merupakan acara yang sifatnya "nguri-uri budaya tradisi Jawa", akan tetapi seiring dengan perubahan jaman, karena orang kota sudah tidak lagi hidup dari hasil bumi, maka acara tersebut lama kelamaan akan tergerus proses urbanisasi, akan hilang ditelan masa. Harus ada cara dan semangat tinggi untuk segera mengaktualisasikan budaya atau tradisi ini agar tidak hilang begitu saja, Yang tua harus mulai sadar, bahwa anak-anaknya sekarang menjadi pegawai (orang kantoran), yang muda juga harus mengerti bahwa itu tradisi nenek-moyang mereka yang masih di pelihara dan dijaga olah orang-orang tua. Agar kedua belah generasi ini tidak saling menyalahkan dan tidak akan timbul friksi dikemudian hari, perlu kiranya para budayawan berkiprah dan berfikir untuk mengaktualisasikan upacara sedekah bumi dalam konteks wilayah yang sudah menjadi sub-urban atau bahkan sudah urban.

Keajaiban Basmalah

SYAIKH MUHAMMAD AS-SANWANI, Grand Syaikh Al Azhar Mesir yang ke-13, dalam kitabnya yang bernama “Hasyiyah Ala Mukhtashar Ibnu Jamrah” yang berisi penje!asan kitab Mukhtashar Shahih Bukhari, menulis beberapa kisah nyata tentang keajaiban basmalah. Di antaranya, beliau menuturkan, “Suatu ketika Abu Hurairah ra., salah seorang sahabat nabi terkenal, bertemu dengan setan penggoda orang mukmin dan setan penggoda orang kafir. Setan penggoda orang kafir itu gemuk, segar, rapi dan memakai baju bagus. Sedangkan setan penggoda orang mukmin kurus, kering, kusut dan telanjang. Setan gemuk itu bertanya pada setan penggoda kaum mukmin yang kurus, “Kenapa keadaanmu menyedihkan, kau kurus kering, kusut dan relanjang?”. Setan kurus menjawab, “Aku bertugas menggoda orang mukmin yang selalu berzikir dan membaca basmalah menyebut nama Allah. Ketika hendak makan dan minum ia membaca basmalah menyebut nama Allah, maka aku tetap lapar dan haus. Ketika memakai minyak ia menyebut nama Allah, maka aku tetap kusut. Dan ketika memakai baju ia juga menyebut nama Allah sehingga aku tetap telanjang”. Setan gemuk menyahut, “Kalau begitu aku beruntung. Aku bersama orang kafir yang tidak pernah menyebut nama Allah. Pada waktu makan ia tidak menyebut nama Allah sehingga aku bisa makan bersamanya sampai puas. Ketika minum dia juga tidak menyebut nama Allah sehingga aku bisa ikut minum. Ketika memakai minyak Ia tidak menyebut nama Allah sehingga aku ikut minyakan. Dan ketika memakai pakaian Ia tidak menyebut nama Allah sehingga aku ikut memakai pakaiannya”. Begitulah, betapa agung faidah membaca basmalah. Setan tidak bisa ikut makan makanan orang yang membaca “Bismillahirrahmanirrahim”. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda, bahwa rumah yang dibacakan basmalah maka setan tidak akan bercokol dan bermalam di dalamnya. Baginda Rasulullah Saw. mengajarkan agar umatnya memulai segala perbuatan baiknya dengan membaca basmalah, menyebut nama Allah Swt. Agar perbuatan itu benar-benar penuh berkah, tidak diganggu setan dan mendapatkan ridha dari Allah Yang Maha Rahman (Disarikan dari penuturan Habiburrahman El Shirazy).

Ketika Aku Masih Balita

Yang kiri adalah fotoku ketika aku masih balita, aku senang kalau diajak ke foto studio.

Sabtu, 15 November 2008

ALIH FUNGSI LAWANG SEWU

Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap sejak tahun 1908 (lihat buku Dokumen Konservasi Bangunan dan Lingkungan, Bappeda kota Semarang, 1988), artinya sampai dengan tahun 2008 ini gedung tersebut sudah berusia 100 tahun. Pada tahun 1920 bangunan tersebut digunakan sebagai kantor pusat Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij yang merupakan salah satu dari kantor-kantor modern pertama yang didirikan di Indonesia. Perencananya adalah Klinkkamer dan Quendaag dari Belanda, dengan gaya neoklasik yang dibuat agak berbeda dari jamannya.
Gedung ini menjadi saksi bisu ketika meletus perang ’Lima Hari’ di Semarang, di mana lokasi sekitar Tugu Muda menjadi ajang pertempuran pada saat itu. Setelah jaman kemerdekaan RI, fungsinya diambil alih oleh Angkatan Darat, digunakan sebagai Kantor Badan Prasarana KODAM IV Diponegoro. Namun secara administrasi milik PT. Kereta Api (dulu PJKA). Setelah markas KODAM pindah ke Watu Gong, gedung ini kembali dikelola oleh PT. Kereta Api, dan sering digunakan untuk ajang kegiatan pameran.
Karena banyaknya pintu yang terlihat dari luar bangunan, maka masyarakat menyebutnya dengan gedung ’Lawang Sewu’. Ada cerita menarik di gedung ini, disamping yang sudah terkenal dengan ke-angker-annya, ternyata juga menyimpan cerita lain, yaitu ketika gedung ini akan diperbaiki dengan cara menghilangkan atau mengurangi satu pintunya, para kondektur bus protes ke Walikota saat itu, mereka tidak setuju sebab akan menyulitkan bagi kondektur untuk menawarkan tujuan kepada calon penumpang, yang tadinya bisa berteriak....”lawang sewu, lawang sewu...akan berubah menjadi....”lawang sangang atus sangang puluh songo...”. Meskipun itu hanya sekedar guyonan saja, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa Lawang Sewu sudah menjadi milik masyarakat.
Kalau tidak salah, Lawang Sewu ini masih terdaftar sebagai salah satu ba­ngunan kuno/bersejarah yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota No 646/50/­1992 dengan kategori A, dan termasuk da­lam daftar inventaris Kanwil De­partemen Pendidikan dan Kebu­dayaan Provinsi Jawa Tengah de­ngan nomer 01.12.354 (sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng).
Dalam berita akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa Lawang Sewu akan djadikan hotel. Alih fungsi Lawang Sewu menjadi hotel heritage atau warisan budaya ini harus dipandang sebagai gagasan yang positif. Hal itu selaras dengan pe­ngertian konservasi (pelestarian), yaitu suatu proses pemeliharaan untuk mempertahankan mak­na budaya yang dikandungnya me­lalui perawatan dan preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi (The Burra Charter, 1981). Pendau­r ulangan bangunan juga sesuai de­ngan hakikat pelestarian sumber daya alam. Namun, kita tidak boleh melu­pakan adanya rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka pelestarian bangunan bersejarah dengan model alih fungsi (adaptasi). Undang-Undang No 5/1992 ten­tang Benda Cagar Budaya (UUCB), Peraturan Pemerintah No 10/1993 tentang Pelaksanaan Undang-Un­dang No 5/1992 tersebut, dan SKWK 646 (kalau masih berlaku), merupakan perangkat yang tak boleh dilewatkan begitu saja dalam perencanaan di bangunan bersejarah ini.
Lokasi Lawang Sewu di kawasan Tugu Muda, me­mang sangat bagus, terlebih dengan daya dukung yang dimiliki. Apabila rencana hotel terealisasi, maka keberadaannya diuntungkan oleh kawasan kota yang sudah jadi. Posisinya bersebelahan persis dengan tempat belanja DP Mal dan berdekatan pula dengan ’Pusat Oleh-Oleh’ di Jalan Pandanaran. Lokasi Lawang Sewu pun masuk sebagai kawasan pusat bisnis utama Semarang. Akses ke stasiun dan ke bandara juga terbilang dekat.
Tetapi dalam rangka menghar­gai dan mematuhi peraturan dan per­undangan yang telah disusun, dalam SKWK 646 menyatakan bahwa bangun­an yang termasuk dalam klasifikasi A adalah bangunan-bangunan berse­jarah atau bangunan yang sangat tinggi nilai arsitekturnya. Bangunan - ­bangunan tersebut tidak boleh dita­mbah, diubah, dibongkar, atau dibangun baru.
Gedung Lawang Sewu, bersa­ma-sama dengan 17 bangunan lain - seperti Gereja Blenduk, Wisma Perdamaian (dulu APDN), SMA 1, Stasiun Tawang, dan Tugu Muda, masuk dalam kelom­pok tersebut.
Kita semua pasti yakin bahwa bangunan Lawang Sewu tidak akan dibongkar, tetapi yang namanya alih fungsi, apalagi dari bangunan bekas kantor menjadi hotel pasti akan terjadi penambahan dan pengurangan serta pengaturan di sana-sini. Dalam pengertian yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUCB, tapak atau lokasi seluruh bangunan gedung Lawang Sewu meru­pakan situs yang tidak boleh dirusak. Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan, situs ialah lo­kasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diper­lukan bagi pengamanannya. Peraturan Pemerintah 10/1993 tentang Pelaksanaan Undang-Un­dang No 5/1992 mengatur lebih lanjut ten­tang hal itu, pasal 23 menyiratkan tentang adanya peluang untuk mela­kukan sesuatu, sembari melindungi benda cagar budaya. Ayat 2 menye­butkan, dalam rangka melindungi benda cagar budaya, perlu diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan. Ayat berikutnya menyebutkan, batas-batas tersebut ditetapkan de­ngan sistem pemintakatan, yang ter­diri atas mintakat inti, penyangga, dan pengembangan. Nah sesuai dengan informasi yang ada dalam pemberitaan media, perkembangan saat ini, draft nota kesepahaman antara PT Kereta Api (KA) selaku pemilik dengan calon investor PT Griya Inti Sejahtera Insani (GISI) sedang diajukan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), dan Walikota akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu memperlancar proses perijinan dan sejenisnya.
Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab, sudahkah dilakukan penelitian terhadap kondisi nyata bangunan bersejarah tersebut? Penelitian ini ten­tu saja tidak cukup hanya melulu mendokumen­tasi dan mengidentifikasi gaya ba­ngunan, tapi harus lebih men­garah pada penelitian arkeologis dan kesejarahan, yang dilakukan oleh tim independen yang berkompeten. Mau tidak mau, proses perencanaan yang akan digunakan pastilah dengan pendekatan alih fungsi (dari kantor menjadi hotel). Alih fungsi adalah pengalihan penggunaan ba­ngunan dengan perubahan-perubah­an yang diperlukan. Proses ini adalah salah satu cara yang da­pat dibenarkan dalam pelestarian ba­ngunan bersejarah. Setelah melalui peneli­tian arkeologis dan kajian dalam disiplin ilmu yang terkait, serta berbagai negosiasi, akhirnya akan diputuskan bentuk rehabilitasi dan perubah­an yang terjadi terhadap bangunan bersejarah ini yang dapat ditoleransi.
Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan gagasan baru di lokasi bersejarah, yaitu integritas arsitektural. Integritas disini adalah kejelasan makna dan nilai dari bangunan dan tapak secara keseluruhan. Ada beberapa atribut yang dapat menciptakan integritas arsitektural, yaitu bentuk atau langgam, kekriyaan, bahan, tipe dan fungsi bangunan, lokasi, dan kesinambungan. Dari sekian atribut itu paling-paling hanya beberapa yang masih dapat dipertahankan, mengingat alih fungsi yang sangat kontras yaitu dari kantor menjadi hotel. Kemungkinan besar yang masih bisa dipertahankan adalah integritas langgam, kekriyaan, dan lokasi. Perencana dan pelaksana pembangunan harus benar-benar faham akan hal tersebut. Integritas lokasi menjadi sangat dominan karena menyangkut masalah lingkungan sekitar bangunan atau yang lebih dikenal sebagai setting. Munculnya bangunan baru harus menyesuaikan setting yang sudah terbentuk, jangan sampai unsur baru atau tambahan bangunan baru justru merusak setting yang sudah ada. Perlu pengaturan semacam penempatan posisi latar depan dan latar belakang dalam sebuah setting, unsur-unsur baru ditarik menjadi latar belakang agar tidak merusak facade yang sudah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, dan pengaturan mintakat situs yang jelas mengingat lokasi sekitar Lawang Sewu sudah berkembang pesat.

PARFI KHADIYANTO
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota - FT UNDIP
(sudah dimuat di KOMPAS Jateng, 22 feb 2008)

BALI nDESA mBANGUN SEKOLAH

Akhir-akhir ini ramai didiskusikan konsep Gubernur Bibit Waluyo ’’Bali nDesa mBangun Desa’’, sebenarnya apa dan bagaimana konsep itu. Kayaknya hal tersebut barulah pemikiran dasar atau sekedar slogan untuk kampanye calon Gubernur saja. Padahal desa itu merupakan miniatur pemerintahan dan bagian dari negara yang menjadi sumberdaya potensial. Tetapi kondisi desa dari waktu ke waktu tidak semakin bagus melainkan justru bertambah pudar. Orang desa ramai-ramai meninggalkan desa mereka untuk pergi ke kota, migrasi penduduk desa ke kota tak terbendung. Sektor pertanian tak lagi menarik bagi anak-anak muda di perdesaan. Orang-orang kota pun senang dan menikmati hidup dari ’’subsidi’’ orang desa.

Dalam rangka program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang harus tuntas pada tahun dekat ini, Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan beberapa program alternatif untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada daerah-daerah yang memiliki APK rendah. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan APK tersebut salah satunya adalah dengan perluasan akses pendidikan, salah satunya adalah dengan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil, terisolir, dan terpencar, sudah pasti daerah seperti ini adanya hanya di desa (neng ndesa pucuk gunung atau di tengah hutan). Mengapa di daerah semacam ini yang diperhatikan DikNas? Pada umumnya di daerah terpencil, terisolir, dan terpencar, SMP belum didirikan atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Dikarenakan jumlah lulusan SD di daerah tersebut pada umumnya relatif sedikit, maka pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dipandang tidak efisien. Di lain pihak daerah tersebut merupakan kantong-kantong terkonsentrasi dimana Angka Partisipasi Kasar tingkat SMP masih rendah dan merupakan lokasi tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pada daerah dengan ciri seperti tersebut di atas adalah dengan mendekatkan SMP pada tempat konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP tanpa membangun Unit Sekolah Baru yang butuh lahan luas dan biaya mahal, maka dikembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap. Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu ini menyatukan lokasi SMP dan lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada pada SD yang telah ada.

Di Jawa Tengah, program SD SMP Satu Atap sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, tersebar hampir di seluruh Kabupaten di Jawa Tengah, jumlahnya sudah lebih dari 100 sekolah. Tetapi dalam perjalanannya ada sedikit hambatan terutama pada masalah pengangkatan Guru dan Kepala Sekolah. Kabupaten harus mampu menyediakan dana khusus untuk keberlanjutan proses belajar mengajar di sekolah yang terletak pada daerah terpencil di desanya tersebut yang mungkin jumlah siswanya tidak lebih dari 3 rombongan belajar, sekolah ini harus benar-benar disubsidi secara penuh.

Mengingat Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap merupakan kegiatan yang kompleks, maka dibutuhkan suatu kerjasama yang bagus antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi punya dana, tetapi yang mengelola dan memiliki Guru dan Siswa adalah pihak Kabupaten, Provinsi hanya bisa membantu pembangunan gedungnya, sedangkan Kabupaten yang harus membiayai proses pendidikan, gaji Guru, dan biaya operasional sekolah.

Nah dengan program “Bali nDesa mBangun Desa”, rasanya sangat tepat apabila pihak Provinsi mulai mengembangkan pemikiran bahwa mBangun Desa itu bukan sekedar membangun ekonomi rakyat desa, tetapi juga pendidikan anak-anak desa demi masa depan yang lebih cerah. Tanpa pendidikan yang baik maka desa hanya akan dijadikan obyek (sapi perah) bagi orang kaya dan pandai yang datang dari kota, tanpa adanya fasilitas pendidikan maka orang desa yang berpotensi akan lari pindah ke kota untuk mencari pendidikan, kemungkinan besar mereka akan lupa atau enggan untuk balik mbangun desanya lagi. Jadi implementasi dari mBangun Desa bisa dimulai dengan pengembangan dan mengaktulisasikan, meningkatkan perhatian yang lebih pada program pengembangan pendidikan di perdesaan yang sudah berjalan, yaitu mBangun Sekolah SD SMP Satu Atap, kalau semua nyengkuyung program ini, bukan mustahil pada saatnya nanti orang desa di Jawa Tengah akan banyak yang bisa pergi ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti anak-anak Laskar Pelangi. Ayo “Bali nDesa mBangun Sekolah”.

PARFI KHADIYANTO
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNDIP

Jumat, 14 November 2008

Bali nDeso mBangun nDeso

Tulisan ini saya ambil dari Tajuk Rencana Suara Merdeka tanggal 14 November 2008
Judulnya: "Sulitnya Mengejawantahkan ’’Mbangun Desa’’, hal ini saya lakukan sebenarnya hanyalah untuk mencoba, bagaimana hasilnya kalau blog saya ini saya masuki dari sumber lain. Nah inilah wajah tulisan di parfikh.blogspot.com, marilah kita lihat bersama, bisa bagus atau kagak?

Diskusi yang digelar Redaksi Suara Merdeka tentang penjabaran konsep Gubernur Bibit Waluyo ’’Bali Ndesa Mbangun Desa’’ Rabu lalu menjadi ajang untuk mempertanyakan sebenarnya apa dan bagaimana konsep itu sebenarnya. Pak Bibit pun mengakui yang selama ini dilontarkan barulah pemikiran dasar atau katakanlah baru dilihat dari kulit luarnya. Sedangkan apa isi yang ada di dalamnya memang belum pernah dirinci dengan jelas. Kerangka kerja ( frame work) atau apapun namanya yang dapat menterjemahkan gagasan tersebut. Di situlah letak persoalan yang sesungguhnya karena tidaklah mudah mengejawantahkan ’’Mbangun Desa’’.Desa merupakan miniatur pemerintahan dan negara sejak zaman dulu. Ironisnya potret desa dari waktu ke waktu tidak semakin moncer melainkan bertambah pudar. Yang terjadi adalah ramai-ramai orang meninggalkan desa. Termasuk juga pemerintah yang ternyata sejak lama tak pernah mengucurkan dana khusus bagi desa berupa block grant. Padahal setidaknya lewat alokasi dana itulah keberpihakan diwujudkan. Maka urbanisasi tak terbendung. Sektor pertanian tak lagi menarik anak-anak mudanya. Sementara ketimpangan struktural yang selalu mengorbankan petani terus terjadi. Orang-orang kota pun hidup dari ’’subsidi’’ mereka.Urgensi dan timingnya tepat sekali kalau sekarang dikumandangkan lagi ’’Bali Ndesa Mbangun Desa’’. Walaupun pemikiran ini bukan hal yang baru karena sejak zaman Gubernur Munadi beberapa dekade silam sudah muncul. Desa dikatakan akan dijadikan subyek bukan hanya obyek. Apa yang terjadi setelah itu ternyata merupakan bagian dari kegagalan kita membangun bangsa ini. Desa bukan hanya menjadi obyek, tetapi malah sekadar instrumen pemerintah. Kondisinya kini bertambah parah karena pemberdayaan perangkat pemerintahan di desa semakin terabaikan. Kepala desa bukan pamong melainkan abdi pemerintah.Tentu kita tak ingin gagasan dan konsep pemikiran Pak Bibit hanya sebatas slogan yang terpampang di spanduk ketika kampanye pemilihan gubernur. Yang dibutuhkan sekarang adalah program yang jelas serta ada tolok ukur keberhasilannya. Indikasi ke arah itu nampak ketika APBD sudah diputuskan dan nyaris tak bersentuhan dengan gagasan tersebut. Maka kita harus menunggu tahun 2010 dan itupun belum jaminan karena sifat rigid APBD yang harus disusun berdasarkan begitu banyak peraturan dan perundang-undangan. Maka implementasinya harus diperluas dengan melibatkan sebanyak mungkin komponen yang ada di masyarakat.Dalam forum itu terungkap jelas belum adanya kesamaan pandang dan frame work tentang desa seperti apa yang ingin diwujudkan. Terlalu sempit kalau gagasan ini hanya tertuju pada sektor pertanian meskipun perlu diprioritaskan. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah ketiadaan konsep untuk mewujudkan daya tarik desa itu sendiri sebagai tempat tinggal yang menghidupi dan menjanjikan. Apa kebutuhan yang harus dipenuhi agar anak-anak desa tetap betah di sana. Sektor keuangan masih belum kuat penetrasinya. Jangankan itu, kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan pendidikan masih tertinggal.Euforia demokrasi, otonomi daerah yang serba tanggung dan berbagai fenomena lain justru menjadi penghambat efektivitas pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan kebersamaan dalam suatu kerangka Jawa Tengah Incorporated agar mampu menjadi kekuatan pendorong. Melalui frame yang jelas dan sekaligus program yang lebih rinci maka dapatlah segera disiapkan langkah aksinya. Pemerintah provinsi tanpa didukung pemerintah kota/kabupaten tak akan bisa berbuat banyak. Sebaliknya kota/kabupaten hingga perangkat di bawahnya menunggu arah dan komando ke mana harus melangkah. Kesadaran yang bisa jadi sudah agak terlambat.

Rabu, 12 November 2008

Dialog Iblis dengan Nabi Muhammad SAW

Dituturkan oleh Wahab bin Munabbih bahwa suatu ketika Allah memerintahkan Iblis untuk datang menemui Nabi Muhammad saw. dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Datanglah Iblis menghadap Nabi saw. dalam rupa seorang laki-laki tua yang alim dengan tongkat di tangannya. Nabi saw. bertanya, “Siapakah engkau?” “Aku adalah Iblis,” jawabnya. “Ada apa engkau datang menemuiku?” tanya Nabi saw. “Allah memerintahkanku datang menemuimu untuk menjawab apa saja yang engkau tanyakan kepada ku” Nabi saw. bertanya, “Wahai Iblis, ada berapa dan siapa saja musuh-musuhmu dari kalangan umatku?” Iblis menjawab, “Ada lima belas, yakni: 1) Engkau sendiri, wahai Muhammad; 2) seorang pemimpin (imam) yang adil; 3) orang kaya yang rendah hati; 4) pedagang yang jujur; 5) orang yang pandai dan khusyuk dalam shalat; 6) orang Mukmin yang suka memberi nasihat; 7) orang Mukmin yang mengasihi dan menyayangi sesamanya; 8) orang yang bertobat dan teguh dalam tobatnya; 9) orang yang berhati-hati pada barang haram; 10) orang Mukmin yang selalu menjaga kesucian badannya, yakni senantiasa berwudhu; 11) orang Mukmin yang banyak bersedekah; 12) orang Mukmin yang berakhlak baik; 13) orang Mukmin yang bermanfaat bagi orang lain; 14) orang yang hafal Alquran dan selalu membacanya; 15) orang yang selalu bangun menunaikan shalat malam di saat banyak orang tidur.” Nabi saw. bertanya lagi, “Ada berapa dan siapa saja kawan-kawanmu dari kalangan umatku?” Iblis menjawab, “Ada sepuluh, yakni: 1) hakim yang tidak adil; 2) orang kaya yang sombong; 3) pedagang yang tidakjujur; 4) orang yang suka menenggak minuman keras; 5) orang yang suka mengadu domba; 6) orang yang suka berbuat riya’; 7) orang yang makan harta anak yatim; 8) orang yang sembrono dalam menunaikan shalat; 9) orang yang enggan dan tidak mau membayar zakat; 10) orang yang suka berangan-angan panjang. Mereka inilah kawan-kawan karibku!” (Diriwayatkan oleh Durrah an-Nãshihin).

Hikmah Sedekah Sepotong Roti

Dituturkan bahwa seekor burung datang kepada Nabi Sulaimãn dan berkata, “Wahai Nabi Sulaimãn, ada seorang lelaki mempunyai pohon, aku bertelur di situ dan telah kutetaskan. Tiba-tiba lelaki itu mengambil anakku yang baru menetas.” Nabi Sulaimãn memanggil lelaki itu dan memerintahkan agar ia mengembalikan anak burung yang diambilnya. Ia pun mengembalikan anak burung itu. Lalu, Nabi Sulaimãn berkata kepada dua setan, “Aku perintahkan kepada kalian berdua untuk menangkap lelaki itu bila ia mengambil anak burung lagi pada tahun mendatang. Tangkaplah ia dan belahlah tubuhnya menjadi dua bagian. Lemparkan yang satu ke arah timur dan yang lain ke arah barat”. Setahun berselang, lelaki itu lupa pada peringatan Nabi Sulaimãn. Dia ingin mengambil lagi anak burung itu di pohon miliknya. Sebelum naik pohon untuk mengambil anak burung itu, ia bersedekah lebih dahulu sepotong roti kepada orang miskin. Datanglah burung itu kepada Nabi Sulaimãn untuk kedua kalinya dan mengadukan perihal lelaki pemilik pohon itu. Nabi Sulaimãn memanggil dua setan yang di tugaskan untuk mengawasi lelaki itu dan hendak menghukumnya seraya berkata, “Mengapa kalian tidak melaksanakan tugas yang kuperintahkan kepada kalian?” Kedua setan itu menjawab, “Ketika lelaki itu hendak naik ke pohon, kami berniat menangkapnya, tetapi ia bersedekah roti kepada seorang fakir. Maka, Allah mengutus dua Malaikat untuk melindungi lelaki itu dan menangkap kami. Lalu malaikat itu melemparkan kami, yang satu ke barat dan yang lain ke timur. Lelaki itu menangkal niat kami dengan sedekahnya.” Setelah mendengar penjelasan kedua setan itu, mengertilah Nabi Sulaimãn. (Dari Riwayat Durrah an-Nãshihin)

KONDISI AIR TANAH KITA

Jangan salah baca, tulisan di sini berjudul KONDISI AIR TANAH KITA, bukan kondisi Tanah Air Kita, beda posisi beda arti. Kenapa saya mengajak untuk bicara tentang air tanah?

Tuhan menciptakan bumi, sebenarnya terdiri atas air dan tanah, air memiliki luasan yang jauh lebih besar. Lihat saja sekeliling kita, diselimuti dengan lautan, tetapi ternyata hanya sebagian kecil dari jumlah air tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk konsumsi sehari-hari dengan mudah – yiatu hanya sekitar 2%nya saja dari total air yang ada di bumi ini yang bisa dimanfaatkan secara langsung tanpa diproses lebih dahulu.

Menurut penelitian, konon perbandingan kebutuhan air dengan ketersediaan air yang akan kita gunakan untuk wilayah Pulau Jawa sudah pada posisi 1 berbanding 1,5. Artinya, ketersediaannya hanya 2/3 dari penggunaan (istilah dagangnya, sudah tekor), maka wajarlah kalau banyak sumur yang sudah mulai kering pada bulan September sd Desember. Orang Jawa bilang September = sat-sating sumber (keringnya air).
Harga air, khusunya air minum dalam kemasan, baik yang berupa gelas, botol ataupun galon, sudah mahal sekali untuk ukuran wilayah yang dikelilingi lautan, dan selalu banjir apabila musim hujan datang, anehkan? Banjir tapi harga air mahal.

Di Kota Semarang, ternyata tidak semua permukiman (baca = penduduk) mendapatkan akses pelayanan air bersih dari pemerintah kota. Akibatnya banyak dari mereka yang ambil air tanah melalui sumur dangkal atau sumur dalam (antara 10 hingga 40 meter di bawah permukaan tanah). Masyarakat berlomba mendalamkan sumur, agar pada saat musim kemarau masih punya air, itu bagi yang mampu, bagi mereka yang tak mampu bikin sumur dalam, terpaksa memanfaatkan air sungai (yang kotor), air sendang, dsb.

Melihat hal tersebut, dalam beberapa tahun ini, pemerintah kota Semarang mengadakan program pembuatan sumur artesis, yaitu diberikan pada wilayah-wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih melalui proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam hitungan waktu yang relatif pendek, masyarakat senang karena dapat air bersih. Tetapi, apakah sudah dipikirkan oleh pemerintah kota untuk jangka panjangnya, bahwa program tersebut sebenarnya termasuk dalam kegiatan pengurasan (pengurangan) potensi air tanah yang ada di kelurahan-kelurahan yang dibantu. Mestinya ketika pemkot memberikan bantuan sumur artesis, harus sekaligus dalam satu paket pembuatan SUMUR RESAPAN atau BIOPORI di kelurahan tersebut agar ada proses KONSERVASI SUMBERDAYA AIR. Air tanah diambil untuk kebutuhan domestik, tetapi sekaligus menyiapkan instrumen untuk menjaga kelestarian air tanah di wilayah proyek.

Bayangkan kalau sekarang saja di Pulau Jawa ini, air yang tersedia sudah dikuras 1/3nya untuk subsidi kebutuhan konsumsi domestik, sebab ketersediannya hanya 2/3 dari kebutuhan, beberapa tahun lagi wilayah Jawa akan menjadi kering kerontang, sulit air, padat penduduk, banyak polusi, dsb…..wou, bisa-bisa jadi padang pasir, kasihan anak cucu kita.

Untuk itu marilah kita hemat air, masukkan air secepatnya dan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah lagi. Ingin punya halaman kering, boleh saja, tapi air jangan dibuang keluar halaman, masukkan air kedalam tanah yang ada di halaman anda. Bagi pemkot, ayo jangan hanya bikin proyek sumur artesis, perbanyak proyek sumur resapan, biopori, dan sejenisnya, kalau perlu tiap kelurahan harus punya sendang untuk menampung air agar tidak menjadi banjir dan terbuang percuma – sulitkah? Asal ada kemauan, pasti ada jalan, selamat mencoba.
(tulisan ini sudah dimuat di SUARA WARGA - suaramerdeka cybernews)

Parfi Khadiyanto
parfikh@gmail.com

Selasa, 11 November 2008

APA HARUS MENUNGGU ADA YANG MENINGGAL

Semakin bertambah banyaknya penduduk kota Semarang, menyebabkan semakin luasnya area permukiman atau yang lebih dikenal sebagai kawasan terbangun. Mulai dari pinggir pantai sampai ke daerah perbukitan, di Semarang ini tidak ada yang tidak berpenghuni. Daerah permukiman baru selalu muncul setiap tahun, merambah ke semua wilayah kota. Salah satunya adalah kawasan permukiman di kelurahan Gedawang.

Kelurahan ini terletak di sisi selatan kota, yaitu sebelah kiri jalan Semarang menuju ke kota Solo/Jogya, tetapnya di sebelah timur Makodam Watugong. Di Gedawang ada fasilitas pendidikan SD dan SMP, yaitu SMPN 26, untuk permukiman sudah ada banyak sekali pengembang kecil-kecil yang beroperasi di wilayah ini, mulai dari Watu Gong Indah, Puri Gedawang Indah, Gedawang Permai, Gedawang Pesona Asri, Villa Krista, dsb.

Jalur jalan yang ada untuk menuju lokasi, yaitu dari pabrik ban (karet) MEGA RUBBER ke timur sekitar 3 km, jalannya naik turun karena memang tidak terencana dengan baik, sehingga pengaspalan jalan hanya sekedar mengikuti kontur tanah yang ada, dan berliku sesuai dengan kondisi persil dari pemilik tanah yang sudah lama bermukim di kelurahan ini. Anehnya, meskipun di sini sudah banyak pengembang, jalan tersebut tidak diperbaiki agar nyaman untuk dilalui, tetapi sekedar dilicinkan dengan pengaspalan, tanpa melihat segi keteknikan jalan, maka sering terjadi kecelakaan, sebab jalan naik turun, berliku dan sempit – ada jalan yang naik tajam, kemudian mendadak turun dan belok (sering dijuluki sebagai jalan “ciluk baa”). Orang sering kaget sebab tahu-tahu di depan sudah ada kendaraan lain.

Di lokasi ini sudah tersedia angkutan kota, yaitu bus kecil (Nasima) jurusan Gedawang – Simpang Lima – Terboyo, lumayan bisa membuka isolasi daerah. Tetapi sebagaimana yang terlihat pada gambar di atas, karena jalan naik dan berliku, sudah tak terhitung berapa kali bus kota tersebut mogok, terperosok, dan masuk sungai.

Untung dalam kejadian tersebut belum pernah ada korban jiwa meninggal, paling banter luka parah, patah tangan, patah kaki, kepala bocor, dsb.

Apakah tidak bisa pemkot membantu membuat jalan agar secara keteknikan layak untuk dilalui kendaraan berat (bus, truk pasir) dan sepeda motor yang suka ngebut, agar kecelakaan bisa dikurangi – atau memang program/proyek itu baru akan muncul setelah ada korban meninggal, seperti semprotan nyamuk DBD, akan diberi semprotan gratis kalau sudah ada yang meninggal, kalau belum ya harus bayar…..maaf.
(sudah dimuat dalam Suara Warga - suaramerdeka cybernews)