KOMPAS, 13 DES 2010 - kolom opini
Lingkungan atau Kemiskinan?
oleh: Arianto A Patunru
Being green is costly. Itu adalah ungkapan dalam diskusi tentang pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Artinya kira-kira adalah membangun ekonomi sekaligus menjaga lingkungan itu susah. Apalagi bagi negara miskin: boro-boro melindungi lingkungan, menjamin orang agar tidak kelaparan saja susah.
Anggapan itu yang ingin ikut diluruskan oleh konferensi ”The Environment of the Poor: Making Sustainable Development Inclusive” di New Delhi, India, beberapa waktu lalu.
Populasi orang miskin cenderung terkonsentrasi di daerah terpinggirkan: wilayah kumuh, lahan gersang, lokasi rentan banjir, dan sebagainya. Saat ini upaya pemberantasan kemiskinan di Asia dan Pasifik menunjukkan cukup banyak kemajuan. Namun, pada saat kemiskinan dalam dimensi sosial dan pendapatan menurun, kemiskinan lain cenderung meningkat: kemiskinan lingkungan.
Ancaman dampak negatif dari perubahan iklim juga ikut mempersulit upaya pengentasan orang miskin. Kebanyakan negara miskin berorientasi rural dan pertanian tradisional, maka sangat rentan dengan perubahan iklim. Tanpa antisipasi dan mitigasi yang tepat, kemiskinan bisa malah bertambah.
Kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik penting. Saat ini ia masih diasosiasikan dengan pedesaan (rural), pertanian dan informal. Di samping itu, kemiskinan nonmoneter (akses pada sanitasi, air bersih, dan lain lain) lebih parah ketimbang kemiskinan moneter. Isu ini sudah banyak dibahas dan kebijakan penanganannya juga memperlihatkan kemajuan. Namun, hubungan kemiskinan dengan lingkungan masih belum banyak dibicarakan.
Indonesia adalah salah satu negara dengan emisi karbondioksida terbesar. Sebagian besar emisi datang dari sektor kehutanan. Laju deforestasi di Indonesia masih sangat tinggi, sementara negara-negara seperti China, India, dan Vietnam menunjukkan reforestasi.
Komitmen Indonesia
Maka, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 26-41 persen emisinya sebelum 2020. Penurunan emisi bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi lebih untuk kepentingan Indonesia sendiri. Pertanian (termasuk kehutanan) adalah sektor yang mengeluarkan emisi besar. Namun, ia juga tempat bergantung banyak orang miskin.
Mengurangi ketergantungan ekonomi kepada sektor pertanian tanpa mekanisme realokasi bisa menimbulkan beban tambahan. Deforestasi adalah pengurangan jumlah sumber daya alam neto. Artinya, ia tidak berkelanjutan: akses generasi mendatang atas kesempatan ekonomi yang sama dengan generasi sekarang akan terancam. Hal sama terjadi di sektor pertambangan.
Pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus (dan bisa) dilakukan. Kita bisa muncul dengan daftar jawaban yang sangat panjang. Namun secara realistis dan dalam jangka pendek kita hanya bisa melakukan beberapa hal. Maka prioritisasi menjadi penting sekali. Isu pembangunan yang mengemuka saat ini adalah kemiskinan. Beberapa studi (misalnya McCulloch et al, 2007) menunjukkan bahwa salah satu jalan keluar dari kemiskinan di Indonesia adalah dengan membantu migrasi pekerja dari sektor pertanian dan informal ke sektor non-pertanian dan formal. Di sini faktor yang penting adalah fleksibilitas pasar kerja.
Tingkat kemiskinan juga menunjukkan disparitas regional dan dikotomi desa-kota (rural-urban). Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan mempunyai tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Namun, tempat lain, terutama di bagian timur, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat kemiskinan rural mencapai 17,4 persen dan urban 10,7 persen. Kesenjangan ini bahkan lebih parah pada dimensi kemiskinan nonmoneter. Di sini faktor yang penting berhubungan dengan konektivitas regional serta desa-kota: infrastruktur.
Kemudahan bermigrasi—baik pekerja maupun transportasi barang—antar sektor akan membantu pengurangan jumlah kemiskinan, karena akses bagi mereka yang miskin pada kesempatan ekonomi makin terbuka. Maka, beban pada sumber daya alam tak terbarukan seperti hutan dan tambang juga berkurang sehingga emisi karbondioksida bisa lebih dikendalikan.
Saat ini sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan yang masih rendah. Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja relatif banyak. Ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas primer. Di sini ada peran penting dari sistem logistik terutama infrastruktur. Dibanding komoditas primer, komoditas manufaktur harus berhadapan dengan biaya logistik dengan frekuensi lebih tinggi. Infrastruktur yang buruk menimbulkan disinsentif yang secara tak langsung mengalihkan kegiatan produksi dari sektor penyerap tenaga kerja ke sektor yang lebih bertopang modal.
Membangun infrastruktur
Tentu pembangunan infrastruktur adalah hal yang kompleks, termasuk pendanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah perbaikan pada struktur APBN. Saat ini alokasi untuk subsidi mencapai hampir Rp 200 triliun, atau 2,5 persen dari PDB—lebih besar daripada defisit APBN. Sebagian besar subsidi diarahkan untuk konsumsi energi (BBM dan listrik); jumlahnya melebihi pengeluaran untuk infrastruktur. Selain praktik anggaran seperti ini tidak produktif, ia juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan.
Murahnya konsumsi energi berbasis fosil (berkat subsidi) menyebabkan insentif untuk investasi pada energi terbarukan menjadi sangat kecil. Produknya tak akan mampu bersaing dengan produk energi yang disubsidi. Selain itu, dengan alokasi begitu besar untuk subsidi, kesempatan membangun infrastruktur dengan lebih baik juga tak dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga migrasi antarsektor dan antarwilayah menjadi terhambat. Maka, masalah kemiskinan dan lingkungan tak dapat ditangani dengan baik.
Dalam jangka pendek mungkin ada hubungan substitusi (saling meniadakan) antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, ia akan berubah menjadi komplementer dalam jangka lebih panjang jika ada upaya berkelanjutan—gradual sekalipun—untuk menginternalkan eksternalitas lingkungan.
Salah satu upaya itu adalah dengan mulai menyadari bahwa praktik subsidi pada konsumsi energi berbasis fosil justru mendistorsi insentif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan; pembangunan inklusif yang mampu memberi akses lebih besar bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan.
Arianto A Patunru Direktur LPEM FE UI
oleh: Arianto A Patunru
Being green is costly. Itu adalah ungkapan dalam diskusi tentang pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Artinya kira-kira adalah membangun ekonomi sekaligus menjaga lingkungan itu susah. Apalagi bagi negara miskin: boro-boro melindungi lingkungan, menjamin orang agar tidak kelaparan saja susah.
Anggapan itu yang ingin ikut diluruskan oleh konferensi ”The Environment of the Poor: Making Sustainable Development Inclusive” di New Delhi, India, beberapa waktu lalu.
Populasi orang miskin cenderung terkonsentrasi di daerah terpinggirkan: wilayah kumuh, lahan gersang, lokasi rentan banjir, dan sebagainya. Saat ini upaya pemberantasan kemiskinan di Asia dan Pasifik menunjukkan cukup banyak kemajuan. Namun, pada saat kemiskinan dalam dimensi sosial dan pendapatan menurun, kemiskinan lain cenderung meningkat: kemiskinan lingkungan.
Ancaman dampak negatif dari perubahan iklim juga ikut mempersulit upaya pengentasan orang miskin. Kebanyakan negara miskin berorientasi rural dan pertanian tradisional, maka sangat rentan dengan perubahan iklim. Tanpa antisipasi dan mitigasi yang tepat, kemiskinan bisa malah bertambah.
Kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik penting. Saat ini ia masih diasosiasikan dengan pedesaan (rural), pertanian dan informal. Di samping itu, kemiskinan nonmoneter (akses pada sanitasi, air bersih, dan lain lain) lebih parah ketimbang kemiskinan moneter. Isu ini sudah banyak dibahas dan kebijakan penanganannya juga memperlihatkan kemajuan. Namun, hubungan kemiskinan dengan lingkungan masih belum banyak dibicarakan.
Indonesia adalah salah satu negara dengan emisi karbondioksida terbesar. Sebagian besar emisi datang dari sektor kehutanan. Laju deforestasi di Indonesia masih sangat tinggi, sementara negara-negara seperti China, India, dan Vietnam menunjukkan reforestasi.
Komitmen Indonesia
Maka, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 26-41 persen emisinya sebelum 2020. Penurunan emisi bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi lebih untuk kepentingan Indonesia sendiri. Pertanian (termasuk kehutanan) adalah sektor yang mengeluarkan emisi besar. Namun, ia juga tempat bergantung banyak orang miskin.
Mengurangi ketergantungan ekonomi kepada sektor pertanian tanpa mekanisme realokasi bisa menimbulkan beban tambahan. Deforestasi adalah pengurangan jumlah sumber daya alam neto. Artinya, ia tidak berkelanjutan: akses generasi mendatang atas kesempatan ekonomi yang sama dengan generasi sekarang akan terancam. Hal sama terjadi di sektor pertambangan.
Pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus (dan bisa) dilakukan. Kita bisa muncul dengan daftar jawaban yang sangat panjang. Namun secara realistis dan dalam jangka pendek kita hanya bisa melakukan beberapa hal. Maka prioritisasi menjadi penting sekali. Isu pembangunan yang mengemuka saat ini adalah kemiskinan. Beberapa studi (misalnya McCulloch et al, 2007) menunjukkan bahwa salah satu jalan keluar dari kemiskinan di Indonesia adalah dengan membantu migrasi pekerja dari sektor pertanian dan informal ke sektor non-pertanian dan formal. Di sini faktor yang penting adalah fleksibilitas pasar kerja.
Tingkat kemiskinan juga menunjukkan disparitas regional dan dikotomi desa-kota (rural-urban). Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan mempunyai tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Namun, tempat lain, terutama di bagian timur, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat kemiskinan rural mencapai 17,4 persen dan urban 10,7 persen. Kesenjangan ini bahkan lebih parah pada dimensi kemiskinan nonmoneter. Di sini faktor yang penting berhubungan dengan konektivitas regional serta desa-kota: infrastruktur.
Kemudahan bermigrasi—baik pekerja maupun transportasi barang—antar sektor akan membantu pengurangan jumlah kemiskinan, karena akses bagi mereka yang miskin pada kesempatan ekonomi makin terbuka. Maka, beban pada sumber daya alam tak terbarukan seperti hutan dan tambang juga berkurang sehingga emisi karbondioksida bisa lebih dikendalikan.
Saat ini sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan yang masih rendah. Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja relatif banyak. Ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas primer. Di sini ada peran penting dari sistem logistik terutama infrastruktur. Dibanding komoditas primer, komoditas manufaktur harus berhadapan dengan biaya logistik dengan frekuensi lebih tinggi. Infrastruktur yang buruk menimbulkan disinsentif yang secara tak langsung mengalihkan kegiatan produksi dari sektor penyerap tenaga kerja ke sektor yang lebih bertopang modal.
Membangun infrastruktur
Tentu pembangunan infrastruktur adalah hal yang kompleks, termasuk pendanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah perbaikan pada struktur APBN. Saat ini alokasi untuk subsidi mencapai hampir Rp 200 triliun, atau 2,5 persen dari PDB—lebih besar daripada defisit APBN. Sebagian besar subsidi diarahkan untuk konsumsi energi (BBM dan listrik); jumlahnya melebihi pengeluaran untuk infrastruktur. Selain praktik anggaran seperti ini tidak produktif, ia juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan.
Murahnya konsumsi energi berbasis fosil (berkat subsidi) menyebabkan insentif untuk investasi pada energi terbarukan menjadi sangat kecil. Produknya tak akan mampu bersaing dengan produk energi yang disubsidi. Selain itu, dengan alokasi begitu besar untuk subsidi, kesempatan membangun infrastruktur dengan lebih baik juga tak dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga migrasi antarsektor dan antarwilayah menjadi terhambat. Maka, masalah kemiskinan dan lingkungan tak dapat ditangani dengan baik.
Dalam jangka pendek mungkin ada hubungan substitusi (saling meniadakan) antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, ia akan berubah menjadi komplementer dalam jangka lebih panjang jika ada upaya berkelanjutan—gradual sekalipun—untuk menginternalkan eksternalitas lingkungan.
Salah satu upaya itu adalah dengan mulai menyadari bahwa praktik subsidi pada konsumsi energi berbasis fosil justru mendistorsi insentif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan; pembangunan inklusif yang mampu memberi akses lebih besar bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan.
Arianto A Patunru Direktur LPEM FE UI
Komentar