INDIKATOR KINERJA KOTA, APA ITU? (Jo Santoso, 2006:68)
Kalau ada sekelompok ahli yang mengajukan hipotesis bahwa kondisi kota-kota kita akan dengan sendirinya membaik bila ekonomi negara ini pulih, bisa jadi para ahli itu mengerti ekonomi, tetapi tidak cukup mengerti mengenai perkembangan kota. Jelas pula bahwa para ahli ini tidak mengerti bahwa krisis yang dihadapi kota-kota kita sesungguhnya disebabkan oleh terhambatnya proses transformasi sistem perkotaan, bukan karena kegagalan sistem ekonomi saja. Pembahasan mengenai problematika proses transformasi tersebut akan memberi kita pengertian yang lebih baik mengenai karakter dari krisis yang ada, dan membuka perspektif baru dalam mencari pemecahannya. Tetapi, sebelum memulai dengan usaha untuk memecahkan berbagai masalah perkotaan tersebut, seharusnya para stakeholder sepakat dahulu tentang apa yang mau kita capai atau perbaiki. Hal ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa kita memerlukan indikator-indikator yang rasional dan terukur, yang dapat membantu kita menentukan kondisi dan kinerja kota. Perbaikan dari indikator-indikator inilah yang harus dijadikan tujuan bersama.
Bagaimana cara mengukur kinerja kota? Pertama marilah kita melihat secara lebih terperinci bagaimana sebuah sistem perkotaan bekerja dan bagaimana mengembangkan sebuah sistem perkotaan yang mampu berkompetisi. Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan memperkenalkan metode untuk mengukur kinerja kota, yang disebut Indikator Kinerja Kota dan Indikator Kinerja Pengelolaan Kota (Santoso, 2000). Pemantauan kinerja kota melalui indikator-indikator kinerja kota dilakukan pertama kali oleh negara-negara Eropa Barat pada akhir 1960-an atau awal 1970-an, guna mengindentifikasi kota-kota atau daerah-daerah yang terbelakang. Konsep yang menjadi landasannya adalah pemikiran bahwa negara kesejahteraan antara lain bertugas memberi kesempatan yang sama bagi semua penduduk negara untuk berkembang. Alasan lainnya berkaitan dengan Perang Dingin, yaitu untuk menjaga agar daerah yang berbatasan dengan Eropa Timur jangan sampai terlantar. Indikator kinerja kota pada waktu itu terutama dipakai untuk mengukur kemampuan berkompetisi sebuah kota terhadap kota-kota lain dalam satu wilayah (Santoso, 2000).
Pada perkembangan selanjutnya, pengukuran dilakukan untuk menilai kinerja pengelola kota dalam kurun waktu tertentu-misalnya dalam masa jabatan seorang walikota. Keberhasilan perbaikan infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat, di samping perbaikan ekonomi, selalu menjadi kriteria terpenting dalam menilai prestasi seorang walikota. Program kerja pemerintah kota dalam periode tertentu harus dipresentasikan melalui indikator-indikator yang disepakati, dan pada akhir periode tertentu dapat digunakan sebagai legitimasi politik bagi mereka yang duduk di tingkat eksekutif. Perubahan positif atau negatif dari indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai parameter keberhasilan untuk memeriksa sejauh mana partai yang berkuasa berhasil memperbaiki kinerja kota. Dalam Tabel lampiran, dapat dilihat daftar tak lengkap indikator kinerja kota yang biasa digunakan dalam perbandingan internasional, dibagi menjadi delapan kelompok utama. Kelompok-kelompok indikator lainnya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Masih perlu dibicarakan secara lebih mendalam sejauh mana pengukuran melalui berbagai indikator tersebut dapat membantu pengelola kota melaksanakan pekerjaannya. Dalam kenyataannya, setiap kota harus memilih sendiri indikatorindikator mana saja yang akan menjadi perhatian utama.
Kota-kota besar di Asia menghadapi masalah pencemaran lingkungan yang berat, antara lain akibat lalu-lintas dan pertumbuhan industri. Di beberapa tempat seperti Jakarta, pencemaran udara sudah melewati ambang batas bahaya bagi penduduk dan berakibat fatal, seperti cacat otak pada anak-anak. Berapa besar biaya sosial semacam itu? Contoh lainnya: Salah satu sebab utama menurunnya kualitas lingkungan hidup di kota besar adalah kemacetan lalu-lintas. Di Bangkok, sebelum dibangun sarana transportasi massal (MRT), pernah ada perhitungan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan berkisar USD270 - 1000 juta setiap tahun. Di Seoul, kemacetan menimbulkan kerugian USD154 juta per tahunnya, dan saya kira di Jakarta kondisinya tidak terlalu berbeda. Sebagai perbandingan, biaya pembangunan sky-train di Bangkok sebesar USD1300 juta, bisa dianggap tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaatnya (Asiaweek 1999). Inilah salah satu peran penting indikator kinerja kota: sebagai alat pembanding kuantitatif untuk melakukan analisa perbandingan biaya (cost-comparative analysis) dalam mengambil keputusan-keputusan jangka panjang. Karena itu, sejak awal konsep pengukurannya harus mengacu pada indikator-indikator yang relevan terhadap pengembangan kota. Bagi para calon investor, indikator kinerja kota juga dapat dipakai dalam penyusunan rencana investasi. Dengan demikian, para investor properti dapat mendasarkan investasinya pada kebutuhan yang rill akan rumah, kantor, atau pun pertokoan (Santoso, 2000). Angka-angka mengenai jumlah rumah, harga jual atau sewa rumah atau ruang kantor bisa secara berkala diumumkan oleh pemerintah kota. Dengan cara ini property-crash sehebat yang terjadi pada 1997 di Jakarta, dapat dihindari paling tidak sebagian. Fungsi indikator lainnya adalah sebagai argumen penunjang yang rasional bagi pemerintah kota dalam mengambil keputusan-keputusan menajemen seperti membangun sky-train, menyetop pemberian izin pembangunan tipe produk properti tertentu, atau membangun fasilitas kota tertentu berdasarkan angka-angka kebutuhan yang dipantau secara rutin. Yang terakhir adalah bahwa pengukuran indikator kinerja kota secara rutin diperlukan dalam rangka mengukur daya saing sebuah kota terhadap kota-kota lain. Sementara itu peningkatan daya saing itu sendiri dapat dicapai dengan memperbaiki indikator-indikator tersebut.
(Tulisan Jo Santoso, 2006: Menyiasati Kota Tanpa Warga, penerbit KPG & Centropolis)
Bagaimana cara mengukur kinerja kota? Pertama marilah kita melihat secara lebih terperinci bagaimana sebuah sistem perkotaan bekerja dan bagaimana mengembangkan sebuah sistem perkotaan yang mampu berkompetisi. Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan memperkenalkan metode untuk mengukur kinerja kota, yang disebut Indikator Kinerja Kota dan Indikator Kinerja Pengelolaan Kota (Santoso, 2000). Pemantauan kinerja kota melalui indikator-indikator kinerja kota dilakukan pertama kali oleh negara-negara Eropa Barat pada akhir 1960-an atau awal 1970-an, guna mengindentifikasi kota-kota atau daerah-daerah yang terbelakang. Konsep yang menjadi landasannya adalah pemikiran bahwa negara kesejahteraan antara lain bertugas memberi kesempatan yang sama bagi semua penduduk negara untuk berkembang. Alasan lainnya berkaitan dengan Perang Dingin, yaitu untuk menjaga agar daerah yang berbatasan dengan Eropa Timur jangan sampai terlantar. Indikator kinerja kota pada waktu itu terutama dipakai untuk mengukur kemampuan berkompetisi sebuah kota terhadap kota-kota lain dalam satu wilayah (Santoso, 2000).
Pada perkembangan selanjutnya, pengukuran dilakukan untuk menilai kinerja pengelola kota dalam kurun waktu tertentu-misalnya dalam masa jabatan seorang walikota. Keberhasilan perbaikan infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat, di samping perbaikan ekonomi, selalu menjadi kriteria terpenting dalam menilai prestasi seorang walikota. Program kerja pemerintah kota dalam periode tertentu harus dipresentasikan melalui indikator-indikator yang disepakati, dan pada akhir periode tertentu dapat digunakan sebagai legitimasi politik bagi mereka yang duduk di tingkat eksekutif. Perubahan positif atau negatif dari indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai parameter keberhasilan untuk memeriksa sejauh mana partai yang berkuasa berhasil memperbaiki kinerja kota. Dalam Tabel lampiran, dapat dilihat daftar tak lengkap indikator kinerja kota yang biasa digunakan dalam perbandingan internasional, dibagi menjadi delapan kelompok utama. Kelompok-kelompok indikator lainnya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Masih perlu dibicarakan secara lebih mendalam sejauh mana pengukuran melalui berbagai indikator tersebut dapat membantu pengelola kota melaksanakan pekerjaannya. Dalam kenyataannya, setiap kota harus memilih sendiri indikatorindikator mana saja yang akan menjadi perhatian utama.
Kota-kota besar di Asia menghadapi masalah pencemaran lingkungan yang berat, antara lain akibat lalu-lintas dan pertumbuhan industri. Di beberapa tempat seperti Jakarta, pencemaran udara sudah melewati ambang batas bahaya bagi penduduk dan berakibat fatal, seperti cacat otak pada anak-anak. Berapa besar biaya sosial semacam itu? Contoh lainnya: Salah satu sebab utama menurunnya kualitas lingkungan hidup di kota besar adalah kemacetan lalu-lintas. Di Bangkok, sebelum dibangun sarana transportasi massal (MRT), pernah ada perhitungan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan berkisar USD270 - 1000 juta setiap tahun. Di Seoul, kemacetan menimbulkan kerugian USD154 juta per tahunnya, dan saya kira di Jakarta kondisinya tidak terlalu berbeda. Sebagai perbandingan, biaya pembangunan sky-train di Bangkok sebesar USD1300 juta, bisa dianggap tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaatnya (Asiaweek 1999). Inilah salah satu peran penting indikator kinerja kota: sebagai alat pembanding kuantitatif untuk melakukan analisa perbandingan biaya (cost-comparative analysis) dalam mengambil keputusan-keputusan jangka panjang. Karena itu, sejak awal konsep pengukurannya harus mengacu pada indikator-indikator yang relevan terhadap pengembangan kota. Bagi para calon investor, indikator kinerja kota juga dapat dipakai dalam penyusunan rencana investasi. Dengan demikian, para investor properti dapat mendasarkan investasinya pada kebutuhan yang rill akan rumah, kantor, atau pun pertokoan (Santoso, 2000). Angka-angka mengenai jumlah rumah, harga jual atau sewa rumah atau ruang kantor bisa secara berkala diumumkan oleh pemerintah kota. Dengan cara ini property-crash sehebat yang terjadi pada 1997 di Jakarta, dapat dihindari paling tidak sebagian. Fungsi indikator lainnya adalah sebagai argumen penunjang yang rasional bagi pemerintah kota dalam mengambil keputusan-keputusan menajemen seperti membangun sky-train, menyetop pemberian izin pembangunan tipe produk properti tertentu, atau membangun fasilitas kota tertentu berdasarkan angka-angka kebutuhan yang dipantau secara rutin. Yang terakhir adalah bahwa pengukuran indikator kinerja kota secara rutin diperlukan dalam rangka mengukur daya saing sebuah kota terhadap kota-kota lain. Sementara itu peningkatan daya saing itu sendiri dapat dicapai dengan memperbaiki indikator-indikator tersebut.
(Tulisan Jo Santoso, 2006: Menyiasati Kota Tanpa Warga, penerbit KPG & Centropolis)
Komentar